Negosiasi Suriah Terancam Gagal, Perang Mengintai?

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhN_7g16TLs9Vv6AbfprGVDkOR0Wa2e9mZyMEFs8lCxc92EeY5BS7M4xHZhRaMeF1ejLCnvIIxaxVKJGcTatZvlQkSNuEKHqUAu_yXr29j-G1lBKD98-jYFU7qEy4Qzqy3IvaJ8GzUoogDvr_k866Oo4HsFsyuzAkOz9lb33w64wiYW3inWhCd52F4gKzJE" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhN_7g16TLs9Vv6AbfprGVDkOR0Wa2e9mZyMEFs8lCxc92EeY5BS7M4xHZhRaMeF1ejLCnvIIxaxVKJGcTatZvlQkSNuEKHqUAu_yXr29j-G1lBKD98-jYFU7qEy4Qzqy3IvaJ8GzUoogDvr_k866Oo4HsFsyuzAkOz9lb33w64wiYW3inWhCd52F4gKzJE" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Situasi di Suriah semakin tegang menyusul negosiasi antara Pasukan Demokratik Suriah (SDF) di bawah komando Mazloum Abdi dan pemerintahan Suriah yang dipimpin Presiden Ahmed Al Sharaa. Perjanjian awal yang disepakati pada Maret 2025 belum sepenuhnya terealisasi, dengan batas waktu akhir tahun 2025 semakin mendekat. Sumber-sumber kredibel melaporkan bahwa pembicaraan intensif masih berlangsung, termasuk tuntutan SDF untuk mempertahankan otonomi administratif penuh dan pembagian pendapatan minyak serta gas. </div><div><br></div><div>Di tengah ketegangan ini, pergerakan kekuatan militer Suriah menjadi sorotan utama. Tentara Suriah dilaporkan telah mengirimkan sejumlah besar tank dan pasukan ke wilayah Deir Ezzor, yang saat ini dikuasai oleh SDF. Langkah ini diyakini sebagai bagian dari persiapan pemerintahan Damaskus untuk mengantisipasi skenario terburuk jika negosiasi gagal total. </div><div><br></div><div>Pengerahan ini juga mencakup penguatan posisi di sekitar Manbij, di mana bentrokan sporadis antara pasukan Suriah dan SDF telah terjadi sejak awal Desember 2025.</div><div><br></div><div>Menurut laporan dari berbagai sumber, pengerahan tank ke Deir Ezzor bukan sekadar rutinitas militer, melainkan strategi preventif. Pemerintah khawatir bahwa kegagalan negosiasi bisa memicu pemberontakan atau serangan balik dari SDF, yang memiliki dukungan internasional dari Amerika Serikat dan Eropa. Wilayah Deir Ezzor kaya akan sumber daya minyak, sehingga penguasaan atasnya menjadi taruhan tinggi dalam pembicaraan. </div><div><br></div><div>Sementara itu, di Manbij, pasukan Kementerian Pertahanan Suriah telah memperkuat garis depan. Video yang dirilis di media sosial menunjukkan konvoi militer Suriah mendekati perbatasan zona yang dikuasai SDF, yang memicu kekhawatiran akan eskalasi.</div><div><br></div><div>Jika negosiasi gagal, kemungkinan pecahnya perang terbuka tidak bisa diabaikan. Sejarah konflik Suriah menunjukkan bahwa kegagalan kesepakatan sering berujung pada kekerasan massal, seperti yang terjadi pada 2011. Saat ini, dengan Turki yang menekan agar integrasi SDF dilakukan secara individu daripada unit utuh, risiko konflik meluas ke perbatasan utara semakin besar. </div><div><br></div><div>Bentrokan di Aleppo pada 22 Desember 2025 menjadi bukti nyata ketegangan yang memuncak. Setidaknya tiga orang tewas dan puluhan luka-luka dalam pertempuran antara tentara Suriah dan SDF, yang hampir memicu eskalasi lebih luas.</div><div><br></div><div>Delegasi Turki yang bertemu di Damaskus pada hari yang sama mendesak integrasi cepat, dengan ancaman operasi militer bersama jika tidak tercapai sebelum Januari 2026. </div><div><br></div><div>Pemerintahan Suriah telah menolak perpanjangan batas waktu hingga Maret 2026, menuntut SDF menyerahkan Deir Ezzor sebagai isyarat baik. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, Damaskus menyatakan akan menganggap perjanjian Maret lalu kadaluwarsa, membuka jalan bagi aksi militer bebas. </div><div><br></div><div>Di sisi lain, SDF menegaskan tidak akan menyerahkan senjata atau minyak mereka, dengan unit-unit mereka dalam kesiapan penuh. Pemimpin SDF Ilham Ahmed memperingatkan Damaskus dan Ankara agar tidak meremehkan posisi mereka, menjanjikan respons tegas jika garis merah dilanggar. </div><div><br></div><div>Rumor yang beredar di media sosial tentang rencana SDF untuk menguasai Damaskus jika negosiasi deadlock menjadi topik hangat. Banyak akun yang mengatasnamakan individu SDF menyebarkan klaim ini, meskipun tidak ada bukti resmi yang mendukung. Analis menilai klaim tersebut lebih sebagai propaganda untuk menekan lawan daripada rencana nyata. </div><div><br></div><div>Peluang SDF untuk merebut Damaskus dinilai rendah, mengingat jarak geografis dan kekuatan militer Damaskus yang didukung milisi suku serta sekutu regional seperti Turki. SDF memiliki sekitar 50.000 pejuang yang akan direorganisasi menjadi tiga divisi, tetapi menghadapi koalisi potensial antara Suriah dan Turki akan membuat operasi semacam itu sangat berisiko. </div><div><br></div><div>Faktor lain yang memperumit situasi adalah peran milisi Al-Hajri dengan negara de factonya; Jabal Bashan, yang merujuk pada kelompok Druze di bawah pimpinan Sheikh Hikmat al-Hijri di provinsi Suwayda. Al-Hijri, yang awalnya sekutu Assad, kini menjadi kaki tangan neo kolonialisme Greater Israel dan telah terlibat dalam konflik dengan suku Arab serta pasukan pemerintah. </div><div><br></div><div>Milisi Al-Hijri telah mengonsolidasikan kontrol atas sebagian besar Suwayda, menyisihkan pemimpin spiritual lain dan memicu ketidakstabilan. Konflik di sana telah menewaskan ratusan orang, dengan tuduhan penggunaan sandera sipil oleh milisi ini. </div><div><br></div><div>Jika milisi Al-Hajri bergerak aktif mendukung SDF, peluang pecah perang bisa meningkat. Al-Hijri telah menyerukan intervensi Israel dan menolak pemerintahan Sharaa, yang bisa membuka front baru di selatan Suriah. </div><div><br></div><div>Namun, SDF menuntut inklusi hak Druze dan Alawite dalam negosiasi, termasuk kendali atas perbatasan seperti Semalka. Jika Al-Hijri bergabung dengan SDF, itu bisa memperkuat posisi Kurdi, tetapi juga memicu reaksi keras dari Damaskus dan sekutu Sunni. </div><div><br></div><div>Beberapa sumber menyebutkan bahwa pertemuan akhir pada 25 Desember 2025 bisa menjadi penentu. Jika gagal, ancaman operasi militer bersama Turki-Suriah terhadap SDF di Deir Ezzor dan Manbij semakin nyata, berpotensi menyeret AS ke dalam konflik. </div><div><br></div><div>Transisi politik Suriah pasca-Assad menghadapi risiko tinggi kegagalan, dengan Damaskus yang ditekan di selatan oleh separatis Druze yang didukung Israel dan SDF di timur.</div><div><br></div><div>Pengamat internasional memperingatkan bahwa kegagalan integrasi SDF bisa memicu konflik regional, melibatkan Turki, Israel, dan AS. Upaya diplomasi AS-Eropa untuk menjamin kesepakatan masih berlanjut, tapi tekanan Turki membuatnya rumit. </div><div><br></div><div>Akhirnya, meski klaim SDF menguasai Damaskus terdengar bombastis, realitas militer menunjukkan itu sulit tercapai tanpa dukungan besar. Peran milisi Al-Hijri lebih mungkin memperpanjang konflik daripada mengubah keseimbangan kekuatan secara dramatis. </div><div><br></div><div>Situasi ini menekankan urgensi dialog inklusif untuk mencegah Suriah jatuh ke dalam kekacauan baru, dengan harapan kesepakatan akhir tahun bisa menyelamatkan perdamaian rapuh yang ada.</div><div><br></div><div>Skenario Masa Depan</div><div><br></div><div><div>Postingan dari Rojava Network pada 24 Desember 2025 mengungkapkan perkembangan penting dalam negosiasi antara Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan Presiden Ahmed Al Sharaa di Damaskus. Menurut sumber terpercaya yang dikutip, pertemuan terakhir dijadwalkan pada hari berikutnya, di mana Damaskus dilaporkan telah menyetujui beberapa tuntutan utama SDF. Ini mencakup pemberian tiga divisi militer penuh di bawah komando Mazloum Abdi, tanpa campur tangan dari Damaskus dalam penunjukan atau pemecatan anggota atau komandan di dalam divisi tersebut. </div><div><br></div><div>Selain itu, SDF akan diberikan desentralisasi administratif penuh, di mana semua pengangkatan pegawai di wilayah mereka berada di bawah kendali SDF. Pengakuan legitimasi SDF juga menjadi bagian dari kesepakatan ini, yang diharapkan dapat mencegah Turki melancarkan operasi militer lebih lanjut terhadap mereka. Bagian besar dari pendapatan minyak dan gas juga akan dialokasikan untuk SDF, memastikan dukungan ekonomi bagi wilayah otonomi Kurdi di timur laut Suriah. </div><div><br></div><div>Struktur militer dan keamanan SDF akan dipertahankan, dengan hanya perubahan seragam sebagai simbol integrasi ke dalam kerangka nasional. Perusahaan asing diizinkan berinvestasi di ladang minyak, dengan keuntungan dibagi antara Damaskus, SDF, dan perusahaan tersebut, sementara perlindungan militer tetap di tangan SDF. Kesepakatan ini direncanakan untuk didokumentasikan secara internasional dengan jaminan dari Amerika Serikat dan Eropa, memberikan legitimasi global. </div><div><br></div><div>Meskipun demikian, ada beberapa perselisihan yang masih harus dibahas dalam pertemuan akhir, seperti kendali atas penyeberangan Sêmalka dengan Wilayah Kurdistan Irak (KRG). SDF bersikeras agar penyeberangan ini tetap di bawah kontrol militer dan keamanan mereka. Selain itu, dukungan SDF untuk wilayah pantai Alawite dan Jabal Bashan (Druze) juga menjadi topik perdebatan, menunjukkan upaya SDF untuk memperluas pengaruh mereka dalam isu minoritas. </div><div><br></div><div>Cuitan ini datang di tengah ketegangan yang meningkat, dengan bentrokan baru-baru ini di Aleppo pada 22 Desember yang hampir memicu eskalasi lebih luas. Rojava Network, sebagai akun independen yang fokus pada isu Kurdistan dan Suriah, sering kali menyajikan perspektif pro-SDF, sehingga informasi ini mungkin mencerminkan optimisme dari pihak Kurdi. Namun, laporan-laporan lain menunjukkan bahwa Turki menekan Damaskus untuk integrasi individu daripada unit utuh, yang bisa mengurangi otonomi SDF. </div><div><br></div><div>Kesepakatan Maret 2025, yang menjadi dasar negosiasi ini, telah berlangsung selama berbulan-bulan dengan kemajuan lambat. Mazloum Abdi, komandan SDF, menyatakan bahwa 2026 akan menjadi awal baru bagi mereka, menolak klaim musuh bahwa akhir tahun ini berarti akhir bagi SDF. Pernyataan ini menekankan komitmen SDF untuk memperkuat keberadaan mereka meskipun tekanan eksternal. </div><div><br></div><div>Di sisi lain, pemerintahan Suriah telah mengajukan proposal 13 poin terbaru, yang mencakup integrasi sekitar 50.000 pejuang SDF ke dalam pasukan keamanan Suriah. Proposal ini menekankan kendali teritorial dan struktur komando sebagai titik krusial, dengan batas waktu akhir Desember 2025 yang semakin mendekat. </div><div><br></div><div>Ancaman operasi militer bersama antara Turki dan Suriah jika kesepakatan gagal menjadi kekhawatiran utama. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Damaskus telah mengirim pesan ke AS untuk memperpanjang kesepakatan hingga tiga bulan lagi, menunjukkan upaya untuk menghindari konflik terbuka. Namun, SDF menolak untuk menyerahkan senjata atau sumber daya mereka tanpa jaminan kuat. </div><div><br></div><div>Keterlibatan internasional, termasuk AS yang telah mencabut sanksi Caesar pada Desember 2025, memainkan peran kunci dalam dinamika ini. Kesepakatan integrasi dilihat sebagai langkah untuk menyatukan Suriah pasca-Assad, tetapi keraguan tentang kebuntuan negosiasi tetap ada. Israel juga dilaporkan terlibat secara rahasia di selatan Suriah, mendukung separatis Druze, yang bisa memengaruhi negosiasi secara tidak langsung. </div><div><br></div><div>Secara keseluruhan, info dari cuitan Rojava Network menyoroti harapan untuk kesepakatan damai, tetapi juga menekankan risiko kegagalan. Dengan pertemuan akhir pada 25 Desember, hasilnya bisa menentukan apakah Suriah menuju stabilitas atau konflik baru, terutama di wilayah timur laut yang kaya sumber daya. SDF tetap teguh pada tuntutan mereka untuk otonomi dan perlindungan minoritas, sementara Damaskus dan sekutunya mendorong integrasi penuh. </div><div><br></div><div><b><a href="http://g15-summit.blogspot.com/2025/12/inovasi-teknologi-dorong-pertumbuhan.html">Baca selanjutnya</a></b></div><div><br></div></div>

Negosiasi Suriah Terancam Gagal, Perang Mengintai?

Situasi di Suriah semakin tegang menyusul negosiasi antara Pasukan Demokratik Suriah (SDF) di bawah komando Mazloum Abdi dan pem...

Read more »

Masjid Terbengkalai Pra-Partisi di Mandvi, Punjab, India

<div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEilLCgAYhx4WtGI9Fe5W1e7ScuFFdfvqMkOnkWuQ1MhluO7ApS84ZNWWSqb5mRmbRq2hQ3boUdYAvWZUMVe_mYZnkIPtIN9R1E5u9pUm2qOtVhRHGO4NR4VOGwcATw5mVPRQMse9Q0IUMPW4LPp32frjppPF7rdIqPxJ1sG5a0Wm0zaXHtB8vcE_GfGrFND"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEilLCgAYhx4WtGI9Fe5W1e7ScuFFdfvqMkOnkWuQ1MhluO7ApS84ZNWWSqb5mRmbRq2hQ3boUdYAvWZUMVe_mYZnkIPtIN9R1E5u9pUm2qOtVhRHGO4NR4VOGwcATw5mVPRQMse9Q0IUMPW4LPp32frjppPF7rdIqPxJ1sG5a0Wm0zaXHtB8vcE_GfGrFND" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Di desa Mandvi, Tehsil Moonak, distrik Sangrur, Punjab, berdiri sebuah masjid tua yang kini terbengkalai. Masjid ini dibangun sebelum era Partition India pada 1947, dan dulunya menjadi pusat peribadatan serta komunitas Muslim lokal. Keberadaannya kini menjadi saksi bisu sejarah dan perubahan demografis yang terjadi di Punjab pasca-Partition.</div><div><br></div><div>Masjid Mandvi memiliki arsitektur khas era pra-Partition, memadukan elemen tradisional India Utara dengan gaya Islam klasik. Kubah dan menara yang dulu megah kini terlihat rapuh, dengan beberapa bagian dinding mulai retak dan tanaman liar tumbuh di sela-sela batu.</div><div><br></div><div>Selama bertahun-tahun, masjid ini ditinggalkan karena mayoritas warga Muslim di desa Mandvi bermigrasi ke Pakistan setelah Partition. Tanpa pemeliharaan, bangunan ini perlahan mengalami pelapukan alami, menjadi simbol sejarah yang terlupakan.</div><div><br></div><div>Beberapa penghuni desa masih mengingat masa ketika masjid ini penuh dengan jamaah setiap hari Jumat dan pada perayaan Idul Fitri. Suasana ramai dan lantunan azan yang bergema kini hanya tersisa dalam ingatan generasi tua.</div><div><br></div><div>Seiring waktu, beberapa pihak menggunakannya sebagai tempat penampungan ternak atau gudang sementara. Kondisi ini semakin menambah kerusakan pada struktur bangunan, namun tetap menyisakan nilai arsitektural yang menakjubkan bagi yang memerhatikannya.</div><div><br></div><div>Masjid ini menyimpan berbagai ornamen dan kaligrafi Arab yang masih terlihat di bagian dalamnya. Meskipun sebagian hancur, beberapa prasasti masih mempertahankan keindahan seni Islam yang kental pada masa itu.</div><div><br></div><div>Sejarawan lokal menilai masjid ini memiliki nilai heritage yang tinggi. Bangunan ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga bagian dari sejarah komunitas Muslim Punjab sebelum Partition, menjadi saksi transformasi sosial dan budaya di wilayah tersebut.</div><div><br></div><div>Beberapa warga desa Mandvi berharap ada inisiatif restorasi dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Mereka melihat potensi masjid ini sebagai monumen budaya yang dapat mengingatkan generasi muda tentang sejarah daerah mereka.</div><div><br></div><div>Kondisi masjid yang terbengkalai mencerminkan kurangnya perhatian terhadap warisan pra-Partition di Punjab. Banyak masjid serupa di berbagai desa juga mengalami nasib yang sama, sehingga berisiko hilang jika tidak ada upaya pelestarian.</div><div><br></div><div>Pengamatan arsitektur menunjukkan bahwa masjid ini memiliki tata letak simetris dengan halaman tengah yang luas. Desain ini memungkinkan jamaah berkumpul dalam jumlah besar untuk shalat berjamaah atau acara komunitas.</div><div><br></div><div>Kubus dan menara yang tersisa menunjukkan ketelitian pengerjaan batu dan detail artistik yang menjadi ciri khas masjid pra-Partition. Setiap elemen konstruksi dirancang untuk keindahan sekaligus kekuatan struktur, namun kini sebagian sudah rapuh akibat pengabaian.</div><div><br></div><div>Selain fungsi keagamaan, masjid ini dahulu berperan sebagai pusat pendidikan agama. Anak-anak Muslim belajar membaca Al-Qur’an di tempat ini, menambah nilai historis dan sosialnya bagi komunitas.</div><div><br></div><div>Seiring dengan berlalunya waktu, generasi baru desa Mandvi tidak lagi memiliki ikatan langsung dengan masjid ini. Mereka melihatnya sebagai bangunan tua, namun tidak sepenuhnya memahami nilai sejarah yang terkandung di dalamnya.</div><div><br></div><div>Beberapa aktivis heritage lokal berusaha mendokumentasikan kondisi masjid dengan foto dan catatan sejarah. Upaya ini bertujuan agar masjid ini tetap dikenang meski fisiknya semakin rapuh.</div><div><br></div><div>Masjid pra-Partition di Mandvi menjadi simbol perubahan demografi di Punjab. Migrasi komunitas Muslim dan perubahan sosial membuat banyak bangunan keagamaan menjadi terbengkalai, namun tetap memiliki nilai budaya yang tak ternilai.</div><div><br></div><div>Para pengamat menekankan pentingnya pengakuan resmi terhadap masjid ini sebagai situs heritage. Dengan status resmi, restorasi dan pemeliharaan dapat dilakukan secara berkelanjutan.</div><div><br></div><div>Restorasi masjid Mandvi juga berpotensi menjadi simbol harmoni antaragama. Penduduk Hindu dan Sikh yang dominan di desa dapat dilibatkan dalam program pelestarian, menegaskan pentingnya toleransi dan kerja sama komunitas.</div><div><br></div><div>Kondisi masjid saat ini memerlukan perhatian segera. Tanpa intervensi, struktur bangunan dapat runtuh, dan detail arsitektur yang unik akan hilang selamanya.</div><div><br></div><div>Sejumlah penggemar sejarah dan fotografi telah mengabadikan masjid ini sebagai bagian dari proyek dokumentasi heritage. Foto-foto ini membantu menghidupkan kembali ingatan akan kemegahan masa lalu masjid pra-Partition.</div><div><br></div><div>Masjid Mandvi tetap berdiri sebagai pengingat sejarah, simbol identitas Muslim yang pernah ada di desa ini, dan monumen arsitektur yang menunjukkan kekayaan budaya Punjab. Pelestariannya menjadi penting untuk generasi mendatang agar sejarah dan warisan budaya tetap hidup.</div><div><br></div><div><b><a href="http://lokerja.blogspot.com/2025/09/ketika-masjid-di-punjab-india-bersinar.html?m=0">Baca selanjutnya</a></b></div>

Masjid Terbengkalai Pra-Partisi di Mandvi, Punjab, India

Di desa Mandvi, Tehsil Moonak, distrik Sangrur, Punjab, berdiri sebuah masjid tua yang kini terbengkalai. Masjid ini dibangun se...

Read more »

Israel dan Proyek Kristenisasi Amerika Serikat di Dunia Arab

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg_oha_5J_QBvUcq95_P_H9dezGQkT6hIJdWZQH1b5exSXD9f7mn0B_6mKi1Aw2omrVMKWmu2fV6ueJ_lxAqzQq1Ru23UqtkoMnXIRVSvZvzznMEuKjU9x9LFMd9FVbbp_uxhZXU31A8zv3u9aur5txf8BebuaTDAYvayNAB5uc1kQv-tuzA34oIXMXtCqK" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg_oha_5J_QBvUcq95_P_H9dezGQkT6hIJdWZQH1b5exSXD9f7mn0B_6mKi1Aw2omrVMKWmu2fV6ueJ_lxAqzQq1Ru23UqtkoMnXIRVSvZvzznMEuKjU9x9LFMd9FVbbp_uxhZXU31A8zv3u9aur5txf8BebuaTDAYvayNAB5uc1kQv-tuzA34oIXMXtCqK" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Isu mengenai upaya Amerika Serikat menjadikan Israel sebagai ujung tombak kristenisasi di dunia Arab kembali mencuat melalui <b><a href="https://youtu.be/OOJj3MRAYAY?si=ER65CM-GBOjWyT9l">sebuah video</a></b> yang memaparkan gagasan kontroversial. Video tersebut menyoroti bagaimana Washington disebut ingin mendorong konversi massal populasi Yahudi sekuler di Israel menjadi Kristen dengan tujuan strategis jangka panjang. Ide ini dipandang sebagai proyek geopolitik yang sarat kepentingan, bukan sekadar persoalan keyakinan.</div><div><br></div><div>Dalam narasi yang diangkat, ditegaskan bahwa Israel sebenarnya bukan negara yang dibangun di atas dasar religiusitas Yahudi, melainkan nasionalisme budaya. Hanya sekitar seperlima dari populasi Yahudi Israel yang benar-benar religius, sementara hampir separuh lainnya lebih melihat Yudaisme sebagai identitas budaya ketimbang keyakinan spiritual. Kondisi ini dianggap sebagai celah yang bisa dimanfaatkan untuk mengubah wajah keagamaan negara tersebut.</div><div><br></div><div>Video itu juga menggarisbawahi keuntungan geopolitik jika Israel beralih menjadi negara Kristen. Dengan perubahan identitas ini, Israel bisa lebih terintegrasi ke dalam dunia Barat, khususnya Eropa yang sejak lama berakar pada fondasi Kristen. Narasi tersebut menyebutkan bahwa hal ini dapat mengurangi isolasi politik dan memperkuat posisi Tel Aviv di kancah internasional.</div><div><br></div><div>Aspek lain yang ditonjolkan adalah persepsi dunia Islam terhadap orang Kristen yang dinilai lebih positif dibandingkan terhadap Yahudi. Dalam konteks ini, konversi massal warga Israel dianggap dapat menurunkan tingkat permusuhan dengan tetangga Arab. Bahkan, Israel diproyeksikan dapat berperan sebagai penjaga minoritas Kristen di Timur Tengah, posisi yang selama ini kosong.</div><div><br></div><div>Strategi konversi yang ditawarkan dalam video tersebut tidak melalui jalan kekerasan. Sebaliknya, metode yang diajukan adalah pendekatan lembut, mulai dari pendidikan, penyebaran budaya, hingga pekerjaan misionaris. Amerika disebut memiliki rekam jejak dalam mengadopsi cara-cara semacam ini untuk mengubah arah spiritual sebuah bangsa.</div><div><br></div><div>Dalam argumennya, video tersebut menyebut bahwa Israel selama ini sudah banyak memengaruhi politik, kebijakan, dan kepercayaan di Amerika Serikat. Karena itu, dianggap wajar jika Washington kini mendorong “balas budi” dengan menyuntikkan pesan-pesan Kristen ke jantung masyarakat Israel. Hubungan timbal balik ini dipandang sebagai proses yang saling melengkapi.</div><div><br></div><div>Meski demikian, narasi yang diangkat juga mengungkap kerentanan Israel. Reputasi negara itu disebut semakin runtuh di mata Barat akibat konflik berkepanjangan dengan Palestina dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kondisi seperti itu, menjadi Kristen dianggap sebagai jalan penyelamatan, baik secara spiritual maupun dalam hal dukungan geopolitik.</div><div><br></div><div><b><a href="https://youtu.be/bLrxSP1uh6A?si=Ymzg5LkN-AcdR6Ag">Untuk memperkuat argumen, video tersebut menyinggung contoh historis</a></b>. Amerika Serikat disebut pernah berhasil memengaruhi arah keagamaan negara lain, seperti Jepang pasca-Perang Dunia II dan Korea Selatan di era modern. Dalam kedua kasus tersebut, misi keagamaan ikut membentuk identitas nasional baru yang berpihak pada Barat.</div><div><br></div><div>Analogi dengan Jepang dan Korea ini menunjukkan pola bahwa Amerika sering memanfaatkan agama sebagai instrumen geopolitik. Bagi Washington, identitas keagamaan sebuah bangsa tidak hanya menjadi urusan spiritual, tetapi juga alat diplomasi dan penguatan blok politik global.</div><div><br></div><div>Di sisi lain, gagasan kristenisasi Israel tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang Perang Salib. Israel dianggap bisa menjadi “kerajaan tentara salib” modern yang berfungsi sebagai pangkalan Kristen di jantung dunia Arab. Hal ini tentu menimbulkan resonansi emosional yang mendalam, baik di Barat maupun di Timur Tengah.</div><div><br></div><div>Namun, para pengamat mengingatkan bahwa proyek semacam itu sarat risiko. Upaya mengubah identitas keagamaan sebuah bangsa bukan hanya bisa memicu perlawanan internal, tetapi juga menyalakan konflik baru di kawasan yang sudah rapuh. Apalagi, mayoritas warga Israel, meski sekuler, tetap merasa identitas Yahudi mereka adalah bagian tak terpisahkan dari keberadaan negara.</div><div><br></div><div>Lebih jauh, ide tersebut juga berpotensi memperdalam jurang dengan dunia Islam. Alih-alih meredakan ketegangan, kristenisasi Israel bisa dipersepsikan sebagai bentuk baru kolonialisme Barat yang dibungkus dalam balutan agama. Hal ini justru bisa memicu resistensi yang lebih keras dari kelompok Arab dan Muslim.</div><div><br></div><div>Meskipun demikian, Amerika tampak tetap melihat adanya peluang. Dengan lemahnya legitimasi moral Israel di mata Barat, Washington dapat menawarkan “paket penyelamatan” yang tidak hanya berupa dukungan politik dan militer, tetapi juga pembentukan identitas spiritual baru.</div><div><br></div><div>Dalam pandangan strategis, keberhasilan kristenisasi Israel akan menempatkan Amerika pada posisi dominan dalam mengendalikan arah keagamaan dan politik Timur Tengah. Israel bisa menjadi benteng sekaligus simbol kemenangan proyek peradaban Barat di kawasan yang selama ini didominasi Islam.</div><div><br></div><div>Namun pertanyaan besar yang muncul adalah sejauh mana masyarakat Israel sendiri akan menerima gagasan ini. Sejarah menunjukkan bahwa identitas Yahudi, meski seringkali lebih bersifat budaya, tetap menjadi fondasi utama negara Israel. Menggeser identitas tersebut dengan Kristen akan menjadi tantangan luar biasa.</div><div><br></div><div>Kalangan skeptis menilai gagasan ini lebih merupakan propaganda politik ketimbang rencana nyata. Namun, sejarah rekayasa sosial di Jepang dan Korea Selatan memperlihatkan bahwa skenario semacam ini bukanlah hal mustahil jika didukung kekuatan superpower seperti Amerika.</div><div><br></div><div>Jika ide tersebut benar-benar dijalankan, maka dampaknya akan merembet luas, tidak hanya di Israel tetapi juga di dunia Arab. Kristenisasi Israel bisa menjadi pemicu babak baru dalam pertarungan identitas keagamaan di Timur Tengah.</div><div><br></div><div>Bagi Amerika Serikat, proyek ini juga akan memperkokoh citra mereka sebagai pusat peradaban Kristen global. Israel yang dikristenkan dapat berfungsi sebagai “duta rohani” sekaligus benteng geopolitik di kawasan yang penuh gejolak.</div><div><br></div><div>Pada akhirnya, gagasan kristenisasi Israel memperlihatkan bagaimana agama masih terus dijadikan instrumen politik global. Apakah proyek ini hanya wacana atau akan benar-benar dijalankan, waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal yang pasti, isu ini akan menambah lapisan baru dalam dinamika kompleks hubungan antara Amerika, Israel, dan dunia Arab.</div><div><br></div><div>Dengan demikian, perdebatan tentang Israel sebagai ujung tombak kristenisasi menunjukkan betapa eratnya keterkaitan antara agama dan geopolitik. Bagi sebagian pihak, ini hanyalah strategi untuk memperkuat dominasi Barat, tetapi bagi yang lain, ini bisa menjadi proyek peradaban yang akan mengubah wajah Timur Tengah selamanya.</div><div><br></div><div><b><a href="https://syarikattapanuli.blogspot.com/2025/09/kota-baru-suriah-penopang-ekonomi.html">Baca selanjutnya</a></b></div>

Israel dan Proyek Kristenisasi Amerika Serikat di Dunia Arab

Isu mengenai upaya Amerika Serikat menjadikan Israel sebagai ujung tombak kristenisasi di dunia Arab kembali mencuat melalui seb...

Read more »

Indonesia Bisa Produksi Badan Pesawat KAAN Maupun KFX

<div><br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj8uczI7TPhSFTlJ_X-3K3aHRYQR5qUQJ8yXIjNTIFBMdmiFt0hi4UzW30B2_HOYMzw2DLfRMizhMZzEVyrYR0bOwHZS1YEWIWNwNT9TRETmGYWFuSWGW4Fh1Z0KLioyiYeomXYussyV6imm-yCNaZcawOq8mD4zRzrNNelA_l7QT_9e7IbqZxleMWDsxTo" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj8uczI7TPhSFTlJ_X-3K3aHRYQR5qUQJ8yXIjNTIFBMdmiFt0hi4UzW30B2_HOYMzw2DLfRMizhMZzEVyrYR0bOwHZS1YEWIWNwNT9TRETmGYWFuSWGW4Fh1Z0KLioyiYeomXYussyV6imm-yCNaZcawOq8mD4zRzrNNelA_l7QT_9e7IbqZxleMWDsxTo" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Indonesia disebut semakin mendekati tonggak penting dalam pengembangan kemampuan industri dirgantaranya, menyusul kesepakatan dengan Turki dalam proyek jet tempur siluman generasi kelima, KAAN. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan para petinggi industri pertahanan Turki telah memberi sinyal bahwa Indonesia bukan hanya sebagai pembeli, tetapi juga akan dilibatkan dalam produksi. Hal ini menjadi momentum penting bagi Indonesia yang selama ini terus mencari jalan menuju kemandirian alutsista kelas atas.</div><div><br></div><div>Menurut berbagai sumber, termasuk dari Turkish Aerospace Industries (TAI) dan pemberitaan media internasional, Indonesia termasuk salah satu dari empat negara yang telah menyatakan ketertarikan dan keterlibatan dalam proyek ini. Selain Indonesia, tercatat Kazakhstan, Arab Saudi, dan Malaysia juga disebutkan sebagai mitra potensial. Namun posisi Indonesia cukup unik karena memiliki kemampuan manufaktur badan pesawat yang relatif mapan dan bisa ditingkatkan lebih lanjut bila diberikan akses teknologi dari Turki.</div><div><br></div><div>Kemampuan manufaktur Indonesia dalam membuat badan pesawat bukanlah sesuatu yang baru. PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sejak dekade 1980-an telah terbiasa merakit, memproduksi, dan mengembangkan struktur pesawat kelas ringan hingga menengah. Dalam proyek KAAN mauoun KFX yang bekerja sama dengan Korea Selatan, Indonesia dinilai mampu memproduksi seluruh bagian fisik pesawat seperti fuselage, sayap, ekor, fairing, hingga komponen landing gear—asalkan diberikan cetak biru (blueprint) oleh Turki.</div><div><br></div><div>Meski demikian, Indonesia belum memiliki kapabilitas untuk memproduksi sendiri sistem mesin jet berkekuatan tinggi seperti yang digunakan pada KAAN, yakni General Electric F110 atau setara. Avionik canggih, perangkat lunak tempur (combat software), dan sistem senjata seperti rudal berpemandu juga masih berada di luar jangkauan industri dalam negeri. Namun hal ini bukan halangan, melainkan ruang kerja sama yang sangat luas antara Indonesia dan Turki ke depan.</div><div><br></div><div>Jika kerja sama ini berlangsung dengan pola transfer teknologi yang serius, bukan mustahil Indonesia akan menyusul Pakistan yang bahkan telah mencapai kesepakatan untuk membangun pabrik bersama dengan Turki guna memproduksi jet KAAN. Perkembangan seperti ini tidak hanya menandai alih teknologi biasa, tetapi juga memperluas spektrum pertahanan nasional ke kelas jet tempur siluman yang menjadi ciri khas negara-negara besar.</div><div><br></div><div>Turki sendiri menilai keterlibatan negara-negara Muslim dalam proyek KAAN sebagai bentuk aliansi teknologi pertahanan strategis yang menantang dominasi Barat dalam penguasaan teknologi tinggi militer. Indonesia, dengan kekuatan ekonomi dan populasi besar, dianggap sebagai mitra ideal untuk kerja sama ini. Manajer Umum TUSAS, Mehmet Demiroglu, bahkan menyatakan bahwa momen kehadiran KAAN sangat tepat di tengah meningkatnya permintaan jet tempur generasi kelima dari Asia dan Timur Tengah.</div><div><br></div><div>Dari sisi geopolitik, keterlibatan Indonesia dalam KAAN merupakan bentuk penyeimbangan atas dominasi platform tempur Barat seperti F-16 dan Rafale yang juga diminati Indonesia. Alih-alih bergantung sepenuhnya pada Barat, Indonesia mencoba memperluas pilihan strategisnya ke Turki yang lebih fleksibel dalam transfer teknologi. Inilah yang membedakan proyek KAAN dengan kerja sama militer lainnya.</div><div><br></div><div>Bagi Indonesia, kerja sama ini akan menjadi proyek pengujian kemampuan industri lokal untuk mendukung produksi pesawat tempur siluman. Selain PTDI, sejumlah perusahaan nasional lain seperti PT Pindad dan PT Len Industri juga dapat digandeng dalam integrasi komponen pendukung, sistem komunikasi, dan infrastruktur pendukung lainnya.</div><div><br></div><div>Walau masih bergantung pada komponen asing, kemampuan memproduksi struktur badan pesawat KAAN sepenuhnya di dalam negeri akan menjadi langkah besar dalam roadmap kemandirian pertahanan. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam memproduksi komponen pesawat Airbus, helikopter, dan pesawat turboprop seperti CN-235. Jika kemampuan tersebut disinergikan dalam proyek KAAN, maka era baru industri dirgantara nasional akan segera terbit.</div><div><br></div><div>Selain nilai teknologi, keterlibatan dalam produksi juga memiliki potensi ekonomi besar. Investasi dalam proyek ini dapat membuka ribuan lapangan kerja baru, menstimulasi sektor logistik, logam, elektronika, dan pelatihan SDM teknik tinggi. Selain itu, peluang ekspor komponen pesawat dari Indonesia ke Turki atau mitra KAAN lainnya sangat terbuka.</div><div><br></div><div>Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan juga akan memperoleh nilai strategis dalam menjaga kestabilan pasokan suku cadang dan perawatan jet tempur KAAN yang akan digunakan TNI AU. Saat ini, ketergantungan pada suku cadang dari Eropa dan AS seringkali menjadi kendala, baik dari segi waktu maupun biaya. KAAN membuka peluang pengendalian yang lebih besar atas siklus hidup alutsista.</div><div><br></div><div>Namun keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada keseriusan Turki dalam membuka akses teknologi dan keberanian Indonesia untuk berinvestasi besar dalam pendidikan, riset, dan pengembangan industri pendukung. Tanpa peta jalan (roadmap) nasional yang jelas, potensi keterlibatan Indonesia bisa berakhir hanya sebagai perakitan, bukan produksi penuh.</div><div><br></div><div>Dari sisi politik luar negeri, Indonesia bisa memainkan peran sebagai jembatan kerja sama teknologi pertahanan antara Turki dan negara-negara ASEAN. Hal ini berpotensi menciptakan kawasan yang lebih mandiri secara militer di tengah kompetisi global yang kian ketat, terutama di kawasan Indo-Pasifik.</div><div><br></div><div>Di tengah tantangan anggaran dan tekanan geopolitik, Indonesia tetap punya peluang besar menjadi negara non-Barat pertama yang mampu memproduksi jet tempur siluman, minimal dari aspek struktur dan integrasi akhir. Jika berhasil, bukan tidak mungkin di masa depan Indonesia ikut berperan dalam produksi pesawat generasi keenam.</div><div><br></div><div>Dengan demikian, keterlibatan Indonesia dalam KAAN bukan sekadar proyek pembelian alutsista, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam kemandirian teknologi nasional. Selama komitmen politik, dana, dan keterbukaan transfer teknologi berjalan konsisten, maka industri pertahanan Indonesia akan selangkah lebih dekat ke level negara-negara maju.</div><div><br></div><div><b><a href="https://soearaasia-online.blogspot.com/2025/07/netanyahu-tolak-hamastan-genosida-gaza.html?m=0#google_vignette">Baca selanjutnya</a></b></div>

Indonesia Bisa Produksi Badan Pesawat KAAN Maupun KFX

Indonesia disebut semakin mendekati tonggak penting dalam pengembangan kemampuan industri dirgantaranya, menyusul kesepakatan de...

Read more »

Persis Karo Mantapkan Peran Strategis Umat

<p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj9HpfYq0GGxRgJUp-XOopZZFauJQZFzv8RKAd_tQDdGri9LVHKjU6tUFpAJxnx32rcZ0ZBpwtxhAk6uhCvvfiaO_ts0c6nn6LMJHUUgokCR87SpXwNZwWsb_PJyzrSvcMcyciGgDgrBO3aksN3lB7WM0xWxJ4iMSbJNinVSwTSmAxaJdRZiiIZCKM3IljP" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj9HpfYq0GGxRgJUp-XOopZZFauJQZFzv8RKAd_tQDdGri9LVHKjU6tUFpAJxnx32rcZ0ZBpwtxhAk6uhCvvfiaO_ts0c6nn6LMJHUUgokCR87SpXwNZwWsb_PJyzrSvcMcyciGgDgrBO3aksN3lB7WM0xWxJ4iMSbJNinVSwTSmAxaJdRZiiIZCKM3IljP" width="400"> </a> </div><br></p> <p>Musyawarah Daerah sekaligus pelantikan Tasykil Persatuan Islam (Persis) Kabupaten Karo digelar dengan penuh khidmat dan semangat kebersamaan pada Minggu, 4 Mei 2025. Acara yang berlangsung di Tanah Karo ini menjadi momentum penting dalam memperkuat eksistensi organisasi keagamaan tersebut di wilayah Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Karo.</p> <p>Kegiatan dibuka dengan pembacaan tertib acara dan ayat suci Al-Qur’an, mencerminkan nilai-nilai spiritual yang menjadi fondasi Persis dalam menjalankan misi dakwah. Ketua panitia, Azwar Arif, S.Sos, menyampaikan harapannya agar kegiatan ini mempererat tali silaturahmi antaranggota dan masyarakat luas.</p> <p>Menurut Azwar, Persis tidak sekadar menjadi organisasi keagamaan, tetapi juga harus tampil sebagai motor penggerak pendidikan, pengajian, dan pemberian bantuan, baik moril maupun materil. Hal ini sejalan dengan motto Persis: Berdakwah, Berdampak. Ia menekankan pentingnya kontribusi nyata yang dirasakan umat.</p> <p>Ketua PW Persis Sumatera Utara, K.H. M. Nuh, M.SP, dalam sambutannya menyampaikan pesan kuat kepada jajaran pengurus baru agar tidak hanya hadir sebagai simbol, melainkan sebagai kekuatan strategis yang mendukung kebijakan pemerintah demi kemaslahatan umat. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi dengan ormas Islam lainnya.</p> <p>M. Nuh menyoroti peran vital Persis dalam pembangunan umat yang kokoh dan berkemajuan. Tema acara ini, menurutnya, bukan sekadar slogan, melainkan harus diwujudkan dalam kerja nyata yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, terutama di Kabupaten Karo yang plural dan dinamis.</p> <p>Dalam kesempatan tersebut, Nuh menekankan perlunya komunikasi yang intensif antara pengurus Persis dengan pemerintah daerah. Ia meyakini bahwa keberadaan organisasi keagamaan harus memberi nilai tambah dalam pembangunan karakter dan peradaban masyarakat.</p> <p>Hadir dalam kegiatan ini berbagai tokoh penting, termasuk IPDA Erwin Shite yang mewakili Kapolsek Munthe, serta Babinkantibmas Bripka Salmon Sembiring. Keikutsertaan aparat kepolisian menunjukkan dukungan lintas institusi terhadap kegiatan keagamaan yang membawa dampak positif.</p> <p>Penasehat PW Persis, Abdul Aziz, S.Tt, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya musyawarah daerah ini. Ia berharap, dengan terbentuknya susunan kepengurusan baru, Persis di Kabupaten Karo dapat melahirkan program-program yang lebih adaptif terhadap tantangan zaman.</p> <p>Ketua PD Persis Kabupaten Karo, M. Arief Fauzan Ginting, dalam pidatonya menyatakan komitmennya untuk menjadikan Persis sebagai wadah pembinaan umat yang inklusif dan responsif. Ia juga bertekad mengembangkan pendidikan Islam yang berkualitas di wilayahnya.</p> <p>Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Karo, Drs. Fahri Samadin Tarigan, Sag., menekankan pentingnya moderasi beragama dan toleransi antarumat. Ia memuji Persis karena konsisten dalam berdakwah tanpa menimbulkan friksi sosial di tengah keberagaman masyarakat Karo.</p> <p>Ketua Alhaura Sumut, Ernawati Br Sitepu, mengajak seluruh elemen perempuan Islam untuk aktif dalam mendampingi gerakan dakwah yang dilakukan Persis. Menurutnya, kaum ibu memiliki peran penting dalam membina akhlak generasi muda sejak dini.</p> <p>Rombongan ibu-ibu PW Persistri Sumut yang dipimpin Susi Aisyah, SP, juga turut memeriahkan acara. Kehadiran mereka membuktikan bahwa peran perempuan dalam organisasi keislaman tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka aktif dalam kegiatan sosial, pengajian, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.</p> <p>Kehadiran tokoh-tokoh lintas organisasi ini menandai pentingnya sinergi dalam membangun masyarakat yang berdaya dan religius. Pelantikan Tasykil Persis Kabupaten Karo menjadi harapan baru bagi pergerakan Islam yang progresif di kawasan pegunungan Sumatera Utara ini.</p> <p>Suasana acara berlangsung hangat namun penuh semangat. Seluruh peserta tampak antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan. Terlihat bahwa semangat musyawarah dan kebersamaan masih menjadi ruh utama dalam tubuh Persis.</p> <p>Dengan adanya kepengurusan baru, diharapkan program-program unggulan yang telah dirintis dapat dilanjutkan bahkan ditingkatkan. Bidang pendidikan, sosial, dan dakwah menjadi prioritas utama dalam agenda Persis ke depan.</p> <p>Para pengurus yang dilantik diharapkan mampu menjaga amanah dan terus belajar memperkuat kapasitas organisasi. Kolaborasi antar generasi juga menjadi kunci agar Persis tetap relevan dengan zaman.</p> <p>Sebagai bagian dari ormas Islam yang sudah lama berkiprah, Persis Karo dinilai mampu menjadi mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan menyemai nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil ‘alamin. Pelantikan ini pun menjadi titik tolak kebangkitan baru bagi umat.</p> <p>Kegiatan ini ditutup dengan doa bersama dan harapan agar seluruh pengurus diberi kekuatan serta kelapangan hati dalam menjalankan tugas dakwah dan sosialnya. Persis Kabupaten Karo kini melangkah dengan semangat baru dan tekad yang lebih kuat.</p> <p>Dengan pelantikan ini, masyarakat Karo menanti aksi nyata dan kontribusi strategis dari Persis untuk mengawal nilai-nilai keislaman, memperkuat solidaritas umat, dan menjadi mitra aktif pemerintah dalam pembangunan daerah yang beradab dan religius.</p><p><b><a href="https://ulama-simalungun.blogspot.com/2025/05/jejak-zurriyat-nabi-di-dairi-mungkinkah.html?m=1">Baca selanjutnya</a></b></p>

Persis Karo Mantapkan Peran Strategis Umat

Musyawarah Daerah sekaligus pelantikan Tasykil Persatuan Islam (Persis) Kabupaten Karo digelar dengan penuh khidmat dan semanga...

Read more »

Suriah Menimbang Ulang Warisan Ekonomi Iran dan Rusia

<div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhmvMNl7BFo8Z8pB7uH6KF0j9vG9sdWz6tjaHcGHz7ust35bUyO-0zLohJVehe-JZtUucuWGyhBKLh04nBgTvAXIIXxP5Y7r1GkvFdeeWNeIbf3otFcxACh9TsyusSNw4FeDxtDd8Ad8Ky0jEmxTNgzVFgkps1PmvoP7LE03JUY3I8MQk_WKtxzAmJpZ4T1" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhmvMNl7BFo8Z8pB7uH6KF0j9vG9sdWz6tjaHcGHz7ust35bUyO-0zLohJVehe-JZtUucuWGyhBKLh04nBgTvAXIIXxP5Y7r1GkvFdeeWNeIbf3otFcxACh9TsyusSNw4FeDxtDd8Ad8Ky0jEmxTNgzVFgkps1PmvoP7LE03JUY3I8MQk_WKtxzAmJpZ4T1" width="400"> </a> </div><br></div><div>Setelah kejatuhan rezim Bashar al-Assad, pemerintah transisi Suriah yang baru di bawah Presiden Ahmed al-Sharaa menghadapi tantangan berat dalam menata ulang fondasi ekonomi nasional. Salah satu isu krusial adalah renegosiasi ulang atas puluhan bahkan ratusan proyek investasi yang diwariskan oleh Iran dan Rusia selama masa perang. Proyek-proyek ini sebagian besar disepakati dalam suasana darurat, di tengah tekanan militer dan ketergantungan politik terhadap dua negara pendukung Assad tersebut.</div><div><br></div><div>Iran, yang sejak awal menjadi penyokong utama Assad, menanamkan puluhan miliar dolar dalam bentuk pinjaman, pembangunan infrastruktur, dan proyek religius. Dari pembangkit listrik di Latakia hingga proyek tambang fosfat dan jaringan ponsel, Iran berharap mendapatkan imbal hasil jangka panjang dari “Marshall Plan” versinya sendiri. Namun, proyek-proyek tersebut kini terbengkalai, banyak yang hancur, dan sebagian besar belum membuahkan keuntungan.</div><div><br></div><div>Sementara itu, Rusia mengklaim hak kelola atas pelabuhan, fasilitas gas, serta tambang-tambang strategis di Suriah tengah dan utara. Di bawah kesepakatan lama, Rusia memiliki porsi saham mayoritas di beberapa BUMN Suriah dan kontrak jangka panjang yang mengikat pengelolaan sektor energi hingga 50 tahun ke depan. Pemerintah baru di Damaskus menilai, kesepakatan itu sudah tidak relevan dengan realitas politik dan ekonomi pasca-Assad.</div><div><br></div><div>Pemerintahan Sharaa memiliki kepentingan besar untuk merevisi perjanjian-perjanjian ini. Selain demi kedaulatan ekonomi, banyak kontrak yang terbukti tidak memberikan manfaat nyata bagi rakyat Suriah. Dalam sejumlah surat yang ditemukan di bekas Kedutaan Iran di Damaskus, diketahui bahwa perusahaan-perusahaan Iran menghadapi hambatan birokrasi, penolakan pembayaran, dan bahkan sabotase dari aparat lokal yang tidak puas.</div><div><br></div><div>Banyak proyek Iran berjalan di bawah mekanisme yang tidak transparan. Sebagian besar melibatkan perantara lokal yang berafiliasi dengan keluarga Assad atau korps milisi. Kini, dengan struktur kekuasaan baru, peluang untuk mengevaluasi dan meninjau ulang proyek-proyek tersebut terbuka lebar. Namun, proses ini bukan tanpa risiko. Iran tetap menuntut pembayaran utang sebesar lebih dari $30 miliar dan berharap proyek yang belum rampung bisa dilanjutkan.</div><div><br></div><div>Di sisi lain, Rusia lebih fleksibel. Beberapa pejabat Kremlin bahkan telah mengirim sinyal bahwa mereka bersedia meninjau ulang struktur kepemilikan dan pembagian hasil, asalkan posisi geopolitik mereka di Mediterania tidak terganggu. Namun, tekanan internal dari elite bisnis Rusia yang sudah terlanjur berinvestasi dalam bentuk infrastruktur dan kontrak tambang membuat proses renegosiasi berjalan lambat.</div><div><br></div><div>Pemerintah Suriah saat ini membutuhkan pendekatan hukum dan diplomatik yang cermat. Satu opsi adalah melakukan audit nasional terhadap seluruh aset dan utang luar negeri warisan rezim lama. Audit ini tidak hanya mengungkap potensi pelanggaran kontrak, tetapi juga bisa dijadikan dasar hukum untuk renegosiasi ulang yang sah di mata internasional, termasuk lembaga arbitrase.</div><div><br></div><div>Langkah selanjutnya adalah membentuk badan ad hoc yang khusus menangani renegosiasi aset dan kontrak asing. Badan ini bisa terdiri dari teknokrat lokal dan penasihat hukum internasional yang netral. Tujuannya adalah memisahkan antara investasi yang benar-benar produktif dan yang hanya menjadi alat dominasi politik semata.</div><div><br></div><div>Peran lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia juga bisa dipertimbangkan. Jika Suriah menginginkan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, maka keberadaan investor non-politis dari negara-negara netral atau lembaga multilateral bisa menjadi penyeimbang dari dominasi Iran dan Rusia yang selama ini menciptakan distorsi pasar dan ketimpangan regional.</div><div><br></div><div>Tidak kalah penting adalah pendekatan politik internal. Sejumlah elite lokal di Latakia, Homs, dan Aleppo masih berafiliasi dengan jaringan ekonomi Iran dan Rusia. Jika renegosiasi dilakukan secara konfrontatif, maka potensi perlawanan dari jaringan lama ini tetap ada. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi transisi yang memadukan insentif ekonomi dan rekonsiliasi lokal.</div><div><br></div><div>Iran sendiri menyadari bahwa sebagian proyek mereka gagal bukan karena tekanan luar, tetapi karena kesalahan manajemen internal, korupsi, dan penunjukan personel yang tidak kompeten. Beberapa surat di Kedutaan Iran menunjukkan bahwa proyek Mapna di Latakia dan Jandar tersendat karena tekanan dari kontraktor lokal yang tidak memiliki kemampuan teknis.</div><div><br></div><div>Proyek-proyek religius yang dikelola oleh jaringan Syiah Iran di sekitar Sayyida Zaynab juga menjadi perhatian. Meski bersifat non-komersial, keberadaan proyek ini membentuk kawasan eksklusif yang bertentangan dengan semangat rekonsiliasi nasional yang diusung pemerintah baru. Pemerintah harus memutuskan apakah akan melanjutkan pembiayaan komunitas semacam ini atau memfokuskan anggaran ke sektor yang lebih inklusif.</div><div><br></div><div>Dalam beberapa dokumen internal Iran bahkan disebutkan bahwa pendekatan “nation building” yang mereka rancang di Suriah meniru model Amerika Serikat di Eropa pasca-Perang Dunia II. Namun, tanpa transparansi dan legitimasi publik, pendekatan ini berubah menjadi instrumen dominasi dan tidak mendapat dukungan rakyat Suriah sendiri.</div><div><br></div><div>Presiden Sharaa, dalam salah satu wawancaranya, menekankan pentingnya “kontrak baru” dengan dunia luar. Menurutnya, Suriah tidak bisa lagi menjadi negara satelit yang bergantung pada satu poros kekuatan. Alih-alih, Suriah ingin membangun model ekonomi nasional yang berdaulat namun terbuka terhadap investasi asing yang adil dan saling menguntungkan.</div><div><br></div><div>Langkah-langkah ini juga harus memperhatikan ketegangan regional yang masih berlangsung. Israel, Turki, dan negara-negara Teluk kini berlomba-lomba mengisi kekosongan pengaruh pasca-Iran. Pemerintah Damaskus harus cerdas dalam menjaga keseimbangan geopolitik baru, tanpa mengorbankan agenda reformasi domestik yang mulai berjalan.</div><div><br></div><div>Banyak kalangan berharap bahwa renegosiasi ulang aset Iran dan Rusia ini bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi baru Suriah. Jika dilakukan secara transparan, adil, dan terukur, maka negara itu berpotensi menjadi kekuatan ekonomi baru di kawasan pasca-konflik. Namun jika proses ini terjebak pada kompromi elitis dan intervensi asing, maka sejarah lama hanya akan berulang dalam wajah yang berbeda.</div><div><br></div><div><b><a href="https://indonesia-superpower.blogspot.com/2025/06/transisi-damaskus-dihantui-bayang.html?m=0">Baca selanjutnya</a></b></div>

Suriah Menimbang Ulang Warisan Ekonomi Iran dan Rusia

Setelah kejatuhan rezim Bashar al-Assad, pemerintah transisi Suriah yang baru di bawah Presiden Ahmed al-Sharaa menghadapi tanta...

Read more »