Somalia Sibuk Politik, Somali Ethiopia Fokus Pertanian Mandiri

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhKUutnviqg1p53pK7OZrxjpV0blbRlH7OaIfIoKUWL5mZlhiwKwPxlHxz1npLuSY7gr0einPEFezv3y-aznOLWuLmcr1y_vWcV2ygVJw_TmcrF4AdtbAH6HtP949cgp5apllW3AWRuCL_D6E_hiiAA_Fn64NFe74YEJeGonX3lKjbUx8spmXT-STqYW1tY" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhKUutnviqg1p53pK7OZrxjpV0blbRlH7OaIfIoKUWL5mZlhiwKwPxlHxz1npLuSY7gr0einPEFezv3y-aznOLWuLmcr1y_vWcV2ygVJw_TmcrF4AdtbAH6HtP949cgp5apllW3AWRuCL_D6E_hiiAA_Fn64NFe74YEJeGonX3lKjbUx8spmXT-STqYW1tY" width="400"> </a> </div><br></div><div>Di tengah manuver politik yang terus mewarnai wilayah Somalia, termasuk Somaliland, Awdal State, dan Puntland, Negara Bagian Somali di Ethiopia mengambil jalur berbeda dengan memprioritaskan pengembangan sektor pertanian. Langkah ini menegaskan perbedaan fokus antara politik regional dan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal.</div><div><br></div><div>Otoritas di Negara Bagian Somali Ethiopia secara resmi meluncurkan panen padi di Proyek Irigasi West Godey, yang dianggap sebagai tonggak penting dalam strategi wilayah itu untuk beralih dari ketergantungan bantuan kemanusiaan menuju kemandirian pangan. Proyek ini menandai upaya nyata pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi agrikultur di wilayah kering.</div><div><br></div><div>Kegiatan panen dimulai pada hari Minggu di distrik Ber’ano, tempat pejabat setempat berkumpul untuk menyaksikan pengumpulan padi dari lahan awal seluas 35 hektar. Hal ini merupakan bagian dari fase pertama yang mencakup 150 hektar lahan, yang saat ini ditanami padi dan gandum.</div><div><br></div><div>Proyek ini dikelola oleh Biro Pertanian regional, yang bertugas memaksimalkan hasil pertanian melalui koordinasi teknik dan tenaga kerja. Inisiatif ini menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah mencoba menciptakan sistem pertanian yang lebih modern dan produktif.</div><div><br></div><div>Para pemimpin regional dan perwakilan dari Prosperity Party menyebut proyek ini sebagai pilar utama untuk mengatasi ketahanan pangan kronis. Dengan memperluas pertanian irigasi di dataran rendah yang kering, pemerintah berharap dapat mengurangi ketergantungan wilayah terhadap bantuan pangan asing.</div><div><br></div><div>Selain itu, proyek ini diharapkan mampu menstabilkan pasar lokal dengan meningkatkan pasokan domestik. Hal ini sekaligus menjadi strategi ekonomi untuk memperkuat kedaulatan pangan dan mengurangi dampak fluktuasi harga global terhadap masyarakat setempat.</div><div><br></div><div>Manajer proyek West Godey dan administrator distrik menekankan bahwa padi telah ditetapkan sebagai tanaman prioritas tahun ini. Keputusan ini diambil berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan produktivitas melalui teknologi irigasi dan praktik pertanian modern.</div><div><br></div><div>Keberhasilan panen awal ini juga dikaitkan dengan investasi teknis yang meningkat dan mobilisasi tenaga kerja yang terkoordinasi. Semua faktor ini dirancang untuk memaksimalkan output di bengawan Shebelle, yang menjadi sumber air utama bagi proyek irigasi.</div><div><br></div><div>Langkah Ethiopia ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menempatkan proyek irigasi berskala besar sebagai prioritas untuk melindungi ekonomi dari guncangan terkait iklim dan gangguan rantai pasok global. Negara ini berupaya memastikan bahwa ketahanan pangan menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.</div><div><br></div><div>Sementara wilayah Somalia lain sibuk dengan negosiasi politik, konflik, dan klaim kedaulatan, Negara Bagian Somali Ethiopia menunjukkan bahwa investasi di sektor pertanian dapat menjadi jalan menuju kemandirian dan stabilitas ekonomi. Proyek West Godey menjadi simbol nyata bahwa pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal bisa berjalan paralel dengan dinamika politik regional.</div><div><br></div><div>Pemerintah regional berharap hasil dari proyek ini dapat menjadi model bagi daerah-daerah lain di Ethiopia yang menghadapi kondisi serupa. Dengan perencanaan matang dan fokus pada produktivitas, sektor pertanian di wilayah Somali Ethiopia diproyeksikan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan jangka panjang.</div><div><br></div><div>Peternakan Unta</div><div><div><br></div><div>Di tengah hiruk-pikuk politik di Somalia, termasuk Somaliland, Puntland, dan Awdal State, beberapa wilayah menekankan pengembangan sektor pertanian sebagai sumber ekonomi lokal. Masing-masing daerah memiliki fokus tanaman dan komoditas yang berbeda, menyesuaikan iklim dan kondisi tanah.</div><div><br></div><div>Di Somaliland, lahan subur terbatas, tetapi petani menanam sorgum, jagung, dan sayuran lokal. Tanaman pangan ini biasanya dikonsumsi lokal, sedangkan hasil ternak seperti kambing dan sapi menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat pastoral.</div><div><br></div><div>Puntland lebih dikenal dengan pengembangan peternakan dan perikanan. Wilayah ini menanam sorgum, kacang-kacangan, dan kapas dalam skala kecil, sementara sektor peternakan sangat dominan, termasuk kambing, domba, dan sapi. Perikanan di pesisir utara juga menjadi salah satu sumber ekonomi penting.</div><div><br></div><div>Awdal State, yang lebih kecil dari kedua wilayah tersebut, memiliki tradisi pertanian lokal dengan fokus pada jagung, padi, dan sayuran irigasi di daerah yang memiliki sumber air terbatas. Sektor pertanian Awdal mendukung kemandirian pangan lokal meski skala produksi masih kecil dibanding Somalia utara lainnya.</div><div><br></div><div>Di sisi lain, Negara Bagian Somali di Ethiopia melakukan lompatan signifikan dengan proyek irigasi berskala besar, seperti Proyek Irigasi West Godey, yang menanam padi dan gandum secara terencana. Proyek ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan bantuan pangan dan meningkatkan produksi domestik.</div><div><br></div><div>Selain tanaman pangan, wilayah ini juga mendukung sektor peternakan tradisional. Salah satu komoditas penting adalah unta, yang banyak dipelihara di padang pasir dan dataran rendah Somalia Ethiopia. Unta digunakan untuk transportasi, susu, daging, dan sebagai aset ekonomi keluarga pastoral.</div><div><br></div><div>Kawasan Somali Ethiopia memanfaatkan air dari bengawan Shebelle untuk mengembangkan pertanian irigasi, sementara peternakan unta tetap menjadi bagian penting dari ekonomi pastoral. Kombinasi ini memungkinkan wilayah tersebut menghadapi kekeringan dan ketahanan pangan secara lebih efektif.</div><div><br></div><div>Di semua wilayah Somali, baik di Ethiopia maupun Somalia, sistem pertanian masih menghadapi kendala infrastruktur, ketergantungan pada curah hujan, dan tantangan iklim. Namun proyek-proyek modern seperti di West Godey menunjukkan arah baru untuk diversifikasi produksi dan kemandirian ekonomi.</div><div><br></div><div>Sektor ternak unta menjadi ciri khas pastoral Somalia dan Ethiopia. Unta tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga budaya; bahkan di beberapa daerah, unta menjadi indikator status sosial dan aset keluarga. Peternakan ini biasanya terintegrasi dengan pola migrasi musiman mencari padang rumput dan sumber air.</div><div><br></div><div>Kesimpulannya, meski wilayah Somali dipenuhi dinamika politik, fokus pada pertanian dan peternakan tetap berkembang. Somalia, Somaliland, Puntland, Awdal State, dan Somali Ethiopia memiliki karakter ekonomi masing-masing, dengan tanaman lokal, produksi irigasi, dan ternak unta sebagai pilar ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat.</div><div><br></div><div><b><a href="https://beritadekho.blogspot.com/2026/01/persaingan-tameng-udara-timur-tengah.html">Baca selanjutnya</a></b></div></div>

Somalia Sibuk Politik, Somali Ethiopia Fokus Pertanian Mandiri

Di tengah manuver politik yang terus mewarnai wilayah Somalia, termasuk Somaliland, Awdal State, dan Puntland, Negara Bagian Som...

Read more »

Strengthening CRC: Uniting Yemen’s Divided Forces

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEinoKtlKWHYHHtIOj2wiVsajJoS4INJCLTvDfoBotifQ9O1o-TO2f-RQPYsYxmS_YzOdx9rAxDkzhCxozZC429FyxtcV0hv5bHbRqHRDzIaNq_LQbjZptB0omHo3TQT8FiN4FeyAxNB9G63LD8k8lZeoDzUnasKh8p8evzCNj2qt_CkKh0TzaLqca1pN40z" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEinoKtlKWHYHHtIOj2wiVsajJoS4INJCLTvDfoBotifQ9O1o-TO2f-RQPYsYxmS_YzOdx9rAxDkzhCxozZC429FyxtcV0hv5bHbRqHRDzIaNq_LQbjZptB0omHo3TQT8FiN4FeyAxNB9G63LD8k8lZeoDzUnasKh8p8evzCNj2qt_CkKh0TzaLqca1pN40z" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>The current task of Yemeni President Rashad Al Alimi is to unite all militias under the command of the Ministries of Defense and Interior. This is crucial to stabilize the country after years of fragmentation and civil conflict.</div><div><br></div><div>One possible approach is to continue the institutional framework of the Presidential Leadership Council (PLC) by restructuring its membership to represent the six regions once proposed by former President Abdrabbuh Mansur Hadi. Each regional president would serve concurrently as a member of the eight-member PLC, including the chairman and deputy.</div><div><br></div><div>Alternatively, the PLC could be dissolved, leaving only the president and vice president at the national level, while each region would have its own regional president. This would decentralize authority while maintaining a national executive leadership.</div><div><br></div><div>Another key strategy is to strengthen the Consultation and Reconciliation Commission (CRC) by including traditional sultans or sheikhs from historic monarchies, tribal leaders, political party representatives, scholars, and ideally, five Houthi members as a bridge for peace.</div><div><br></div><div>The Consultation and Reconciliation Commission (CRC) was established on April 7, 2022 by President Abdrabbuh Mansur Hadi with the main objective of supporting the PLC and unifying the fragmented political and social forces in Yemen.</div><div><br></div><div>The commission is not merely a bureaucratic body; it was designed as a national dialogue platform that brings together political groups, social factions, and community components into a single forum, functioning as a “mini-parliament” for reconciliation.</div><div><br></div><div>CRC consists of 50 members from diverse backgrounds, including political leaders, former government officials, and community figures representing different regions and national interests.</div><div><br></div><div>At the top of the commission is Mohammed al-Ghaithi, who serves as chairman and is also a key figure from the Southern Transitional Council (STC), one of the major actors in southern Yemen.</div><div><br></div><div>The four vice-chairpersons are Abdulmalik al-Mikhlafi, Sakhr Al-Wajeeh, Jamilah Ali Rajaa, and Akram Al-Amiri. Together with the chairman, they play a strategic role in formulating recommendations and approaches for national reconciliation.</div><div><br></div><div>CRC members include representatives from major political parties, northern and southern regional representatives, as well as civil society figures with strong networks within their communities.</div><div><br></div><div>The commission functions as a forum for dialogue and mediation on sensitive issues, including power-sharing, demands for regional autonomy, and reconciliation among warring factions, including southern local demands.</div><div><br></div><div>By incorporating voices from various Yemeni components, CRC acts as a builder of national consensus, helping the PLC make more inclusive and balanced decisions.</div><div><br></div><div>Strengthening the CRC allows for greater inclusion of non-state actors, such as traditional leaders, tribal chiefs, and religious figures who hold strong social legitimacy within their communities.</div><div><br></div><div>In this context, including descendants of sultans, sheikhdoms, and tribal leaders gives voice to social structures that have historically influenced local politics in Yemen, enhancing the CRC’s grassroots legitimacy.</div><div><br></div><div>The idea of including Houthi representatives in the CRC has also been discussed in reconciliation discourse, though implementation remains complex due to political and military differences between the Houthis and the PLC.</div><div><br></div><div>However, the concept of inclusivity remains critical: CRC is not just a pro-PLC forum but an official space that recognizes components traditionally outside the state structure.</div><div><br></div><div>CRC members include former parliament officials, prominent community figures, and activists active in humanitarian and civil rights issues.</div><div><br></div><div>The commission has been involved in several important diplomatic meetings, including with representatives of friendly countries and international mediators, to strengthen the political process.</div><div><br></div><div>In recent sessions, CRC has expressed support for PLC steps to address the political crisis in the south and urged all parties to accelerate dialogue and reconciliation.</div><div><br></div><div>CRC has played a mediating role when sensitive issues arise, such as when the STC announces political steps, and CRC responds with statements emphasizing dialogue and balance.</div><div><br></div><div>The existence of CRC gives the PLC a non-military tool to bridge internal conflicts and minimize escalation through consultations involving all parties.</div><div><br></div><div>With 50 members, CRC can also serve as a platform for broad social consensus, including voices from northern and southern regions, civil society, and local leaders.</div><div><br></div><div>Strengthening the CRC by including more traditional figures, descendants of sultanates, and community representatives makes the reconciliation process more rooted in society, rather than limited to political elites.</div><div><br></div><div>If expanded to include politically recognized Houthi representation, CRC could become a more realistic model for unifying Yemen without ignoring on-the-ground political realities.</div><div><br></div><div>Observers view the strengthening of this body as a way to create longer-lasting peace, fostering dialogue among marginalized groups.</div><div><br></div><div>With a more inclusive structure, CRC can become a home for all Yemeni voices — from political elites to traditional leaders, armed factions to civil society — establishing itself as a central pillar of national unity.</div><div><br></div><div><b><a href="https://pemberitaatjeh.blogspot.com/2026/01/crc-kunci-penyatuan-dan-perdamaian-yaman.html">Read more</a></b></div>

Strengthening CRC: Uniting Yemen’s Divided Forces

The current task of Yemeni President Rashad Al Alimi is to unite all militias under the command of the Ministries of Defense and...

Read more »

Yaman: Gubernur Hadramaut Dukung Petromasila Tambah Pendapatan Daerah

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh_7dPrJ1W6V749maYsuxWPFOsCzsr9GpWuFCpcdw7-0Qoz3M8oheLtZiwCLuTvbMDIMoRerQ9h7LQDLLuwDanH2eCe_SBusCvbPzKXkPZbFnRZ8-d_QLQLSHNJdlVR0rr1KSMyt0PDFo2MH4qEhkagS-r-6Z4C_iXAiIC_f92hO8uvmBpeZPdZ36SimAMJ" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh_7dPrJ1W6V749maYsuxWPFOsCzsr9GpWuFCpcdw7-0Qoz3M8oheLtZiwCLuTvbMDIMoRerQ9h7LQDLLuwDanH2eCe_SBusCvbPzKXkPZbFnRZ8-d_QLQLSHNJdlVR0rr1KSMyt0PDFo2MH4qEhkagS-r-6Z4C_iXAiIC_f92hO8uvmBpeZPdZ36SimAMJ" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Gubernur Hadramaut, Salem Ahmed Al-Khumbashi, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung keberlanjutan peran strategis Perusahaan Petromasila dalam sektor energi nasional. Penegasan ini disampaikan saat kunjungan dan pertemuan resmi di Kota Mukalla guna meninjau langsung kinerja perusahaan minyak tersebut.</div><div><br></div><div>Dalam pertemuan itu, Gubernur Hadramaut mendengarkan paparan menyeluruh mengenai aktivitas Petromasila di bidang eksplorasi dan produksi minyak. Kunjungan ini menjadi sinyal politik dan administratif bahwa otoritas lokal menaruh perhatian serius pada keberlangsungan industri migas di wilayah timur Yaman.</div><div><br></div><div>Pertemuan tersebut dihadiri jajaran pimpinan Petromasila, termasuk Direktur Unit Dukungan dan Pengembangan Bisnis Mohammed Abdullah bin Nabhan, Direktur Operasi Jilani Al-Hadi, serta Kepala Pengawasan Internal Omar Baziyad. Hadir pula Direktur Jenderal Perusahaan Minyak Pantai Hadramaut, Abdulrahman Balfas.</div><div><br></div><div>Manajemen Petromasila memaparkan kondisi operasional perusahaan, termasuk tantangan teknis dan non-teknis yang dihadapi dalam proses produksi. Isu stabilitas operasional, ketersediaan peralatan, dan kebutuhan teknis jangka menengah menjadi bagian utama pembahasan.</div><div><br></div><div>Dalam penjelasan tersebut, Petromasila menyampaikan upaya berkelanjutan di sektor eksplorasi, injeksi sumur, produksi, hingga pengolahan minyak. Perusahaan menekankan bahwa kesinambungan operasi sangat bergantung pada dukungan lingkungan keamanan dan administratif yang stabil.</div><div><br></div><div>Gubernur Al-Khumbashi menyatakan pemerintah daerah siap memberikan berbagai kemudahan yang diperlukan demi menjaga kelangsungan kerja perusahaan. Ia menilai Petromasila bukan sekadar entitas bisnis, melainkan aset strategis daerah dan nasional.</div><div><br></div><div>Menurut gubernur, kontribusi ekonomi Petromasila bagi Hadramaut sangat signifikan, terutama dalam menopang pendapatan daerah dan menjaga roda perekonomian lokal. Aktivitas perusahaan juga dinilai berdampak langsung pada stabilitas sosial masyarakat sekitar area produksi.</div><div><br></div><div>Selain aspek ekonomi, Gubernur Hadramaut juga menyoroti peran sosial Petromasila. Ia mengapresiasi keterlibatan perusahaan dalam mendukung proyek-proyek layanan publik, khususnya sektor kelistrikan dan infrastruktur dasar.</div><div><br></div><div>Dukungan terhadap listrik dipandang krusial mengingat Hadramaut kerap menghadapi krisis energi. Kontribusi Petromasila dalam menjaga pasokan energi menjadi faktor penting dalam menjaga aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.</div><div><br></div><div>Gubernur menekankan pentingnya menjaga stabilitas operasional perusahaan di tengah situasi nasional Yaman yang belum sepenuhnya pulih. Ia mengingatkan bahwa gangguan sekecil apa pun pada sektor migas dapat berdampak luas terhadap ekonomi nasional.</div><div><br></div><div>Dalam konteks tersebut, penguatan kapasitas produksi Petromasila disebut sebagai kebutuhan mendesak. Pemerintah daerah melihat peningkatan produksi sebagai salah satu kunci untuk memperkuat ketahanan fiskal negara.</div><div><br></div><div>Al-Khumbashi juga menyampaikan kesiapan pemerintah daerah untuk berkoordinasi secara intensif dengan manajemen Petromasila. Koordinasi ini diharapkan mampu meminimalkan hambatan birokrasi dan mempercepat penyelesaian persoalan lapangan.</div><div><br></div><div>Ia menegaskan bahwa otoritas lokal akan berperan aktif sebagai fasilitator antara perusahaan, masyarakat, dan lembaga terkait. Pendekatan ini dinilai penting untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif.</div><div><br></div><div>Pihak Petromasila menyambut positif sikap pemerintah daerah tersebut. Manajemen menilai dukungan politik dan administratif menjadi faktor penentu keberhasilan operasi di sektor migas yang sarat risiko.</div><div><br></div><div>Dalam situasi Yaman yang masih diliputi ketidakpastian, keberlanjutan operasi Petromasila dianggap sebagai simbol ketahanan sektor energi nasional. Perusahaan ini menjadi salah satu pilar terakhir yang masih beroperasi relatif stabil di wilayah timur.</div><div><br></div><div>Hadramaut sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu pusat produksi minyak terpenting di Yaman. Stabilitas wilayah ini kerap menjadi barometer bagi kondisi ekonomi nasional secara keseluruhan.</div><div><br></div><div>Pengamat lokal menilai kunjungan gubernur ke Petromasila juga memiliki pesan politik, yakni menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya menjaga aset strategis dari potensi gangguan keamanan maupun konflik kepentingan.</div><div><br></div><div>Langkah ini dipandang sejalan dengan kebutuhan mendesak Yaman untuk mempertahankan sumber pendapatan negara di tengah krisis fiskal berkepanjangan. Migas masih menjadi tulang punggung keuangan negara.</div><div><br></div><div>Dengan dukungan pemerintah daerah, Petromasila diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan perannya dalam waktu dekat. Keberhasilan ini akan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi Hadramaut.</div><div><br></div><div>Pada akhirnya, sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan energi seperti Petromasila dinilai sebagai prasyarat utama bagi pemulihan ekonomi Yaman. Hadramaut kini kembali diposisikan sebagai salah satu kunci masa depan sektor energi nasional.</div><div><br></div><div><b><a href="http://soearaasia-online.blogspot.com/2026/01/upaya-plc-yaman-stabilkan-aden.html">Baca selanjutnya</a></b></div>

Yaman: Gubernur Hadramaut Dukung Petromasila Tambah Pendapatan Daerah

Gubernur Hadramaut, Salem Ahmed Al-Khumbashi, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung keberlanjutan peran strategi...

Read more »

Bunda Risma, Ratu Katering Mekkah

<p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiKH6eL94UHGxYws38LNNkfpqCuLj461046Y-q5qFU8srjFLm1t6G-f706Nq13sTJMi9TyGvtu66PXSdGjMaKvy1E4-CIoNCYUbpPg2ZUwlUQuWsfsWDioj2o_iV15zzR3y8pIuX9QzwVa_yhxc5UPlHZXCzmrb1i8SWjKLcoCUZmTAkJBNR9o0elnChLFI" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiKH6eL94UHGxYws38LNNkfpqCuLj461046Y-q5qFU8srjFLm1t6G-f706Nq13sTJMi9TyGvtu66PXSdGjMaKvy1E4-CIoNCYUbpPg2ZUwlUQuWsfsWDioj2o_iV15zzR3y8pIuX9QzwVa_yhxc5UPlHZXCzmrb1i8SWjKLcoCUZmTAkJBNR9o0elnChLFI" width="400"> </a> </div><br></p> <p>Dulu ia hanya seorang anak perempuan dari Madura yang berangkat ke Mekkah bersama orang tuanya dengan bekal mimpi dan keberanian. Usianya baru 13 tahun ketika langkah besar itu diambil, meninggalkan bangku sekolah demi bertahan hidup di tanah perantauan yang keras dan asing.</p> <p>Nama Risma kala itu tak dikenal siapa pun. Ia hanyalah anak migran yang harus cepat dewasa, menghadapi realitas hidup di kota suci yang tak selalu ramah bagi mereka yang datang tanpa modal dan pendidikan tinggi.</p> <p>Sekolah terpaksa ditinggalkan. Mimpi-mimpi masa kecil sempat terkubur oleh tuntutan hidup sehari-hari. Namun, di balik keterbatasan itu, tumbuh keteguhan yang kelak mengubah jalan hidupnya.</p> <p>Risma bekerja apa saja yang bisa dikerjakan. Ia membantu hajatan, memasak makanan khas Arab, membersihkan dapur, hingga berjualan kecil-kecilan di pinggir jalan. Semua dijalani tanpa gengsi, tanpa keluhan.</p> <p>Di bawah terik panas Mekkah dan tekanan ekonomi yang tak pernah berhenti, Risma bertahan bukan untuk menjadi kaya, melainkan untuk hidup. Setiap hari adalah perjuangan untuk esok yang lebih baik.</p> <p>Titik balik datang ketika aturan terhadap pedagang kaki lima makin ketat. Usaha kecil yang selama ini menopang hidupnya terancam ditutup. Di saat banyak orang memilih menyerah, Risma justru mengambil keputusan besar.</p> <p>Dengan modal nekat dan kemampuan memasak yang diasah dari pengalaman, ia membuka usaha tenda dan katering sederhana. Tidak ada dapur besar, tidak ada karyawan, hanya tangan sendiri dan keyakinan bahwa kerja jujur tak akan mengkhianati hasil.</p> <p>Hari-hari awal dipenuhi kesepian dan kelelahan. Risma memasak sendiri, mengantar pesanan sendiri, dan menerima pesanan sekecil apa pun tanpa memilih-milih pelanggan.</p> <p>Sedikit demi sedikit, kualitas masakan dan kejujuran dalam berusaha mulai dikenal. Dari mulut ke mulut, nama Risma menyebar di kalangan jamaah dan pekerja migran Indonesia di Mekkah.</p> <p>Usaha kecil itu tumbuh perlahan namun pasti. Dari dapur sederhana, Risma mulai merekrut tenaga kerja, kebanyakan sesama perantau yang membutuhkan penghidupan.</p> <p>Seiring waktu, Risma Catering Mekkah menjelma menjadi bisnis besar. Rumah produksi dibangun di kawasan Jabal Nur, lengkap dengan sistem distribusi yang rapi dan standar kebersihan tinggi.</p> <p>Ia mendatangkan koki-koki dari Indonesia, menjaga cita rasa Nusantara tetap hidup di tengah kota suci. Masakannya menjadi pengobat rindu bagi ribuan jamaah Indonesia.</p> <p>Saat musim umrah, pesanan mencapai 3.500 hingga 5.000 porsi per hari. Pada puncak musim haji, angka itu melonjak hingga lebih dari 10.000 porsi setiap hari.</p> <p>Omzet yang dihasilkan mencapai ratusan juta rupiah per hari. Namun bagi Risma, angka itu bukan sekadar simbol kesuksesan, melainkan amanah yang harus dijaga.</p> <p>Dari seorang anak putus sekolah, Risma kini menjadi perempuan yang menghidupi ratusan orang. Usahanya bukan hanya mesin ekonomi, tetapi juga ruang harapan bagi banyak perantau.</p> <p>Di kalangan jamaah dan pekerja Indonesia, ia dikenal sebagai Bunda Risma. Julukan itu lahir bukan karena kekayaan, melainkan karena kepedulian dan keteguhannya membangun bersama.</p> <p>Meski dijuluki miliarder Indonesia di Arab Saudi, Risma tetap menjalani hidup sederhana. Ia lebih sering terlihat di dapur, memastikan kualitas makanan, ketimbang tampil sebagai pengusaha besar.</p> <p>Kisah hidupnya menjadi bukti bahwa pendidikan formal bukan satu-satunya jalan menuju keberhasilan. Ketekunan, keberanian, dan kejujuran bisa menjadi guru terbaik dalam hidup.</p> <p>Di tengah narasi kesuksesan yang sering didominasi gelar dan ijazah, perjalanan Bunda Risma menghadirkan pesan berbeda. Mimpi tidak pernah menanyakan latar belakang pendidikan, selama seseorang berani melangkah.</p> <p>Dari Madura ke Mekkah, dari dapur kecil ke kerajaan katering, kisah Bunda Risma kini menjadi inspirasi lintas batas. Sebuah cerita tentang keteguhan perempuan Indonesia yang menaklukkan kerasnya hidup dengan kerja dan doa.</p>

Bunda Risma, Ratu Katering Mekkah

Dulu ia hanya seorang anak perempuan dari Madura yang berangkat ke Mekkah bersama orang tuanya dengan bekal mimpi dan keberania...

Read more »

Penjaga Kunci Ka'bah dari Zaman Nabi SAW

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg9wpNi4i8VFfXDpqpD6gYBBE1fDcySUTjY5f-j6YvUi955GLjfcEEZxAVpyaX_hMkjlM7WcORLGJpoiy_L1J2yZLsSKxUU4VbwYkSaMj3kKEqVg_ad8E3Fwkjveydn1XmrsPmsLiDjOewX1gWBB4QMN3ZvWRwgcVmU_ZwkA_MJ_7DIZo7cuRKFu63KY2Yn" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg9wpNi4i8VFfXDpqpD6gYBBE1fDcySUTjY5f-j6YvUi955GLjfcEEZxAVpyaX_hMkjlM7WcORLGJpoiy_L1J2yZLsSKxUU4VbwYkSaMj3kKEqVg_ad8E3Fwkjveydn1XmrsPmsLiDjOewX1gWBB4QMN3ZvWRwgcVmU_ZwkA_MJ_7DIZo7cuRKFu63KY2Yn" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Keluarga Banu Shayba kembali menjadi perhatian publik dunia Islam sebagai penjaga kunci Ka'bah yang amanahnya telah berlangsung lintas abad. Banu Shayba adalah keluarga yang secara turun-temurun bertugas membuka, menutup, serta mengoordinasikan pembersihan Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah. Amanah ini bukan penunjukan administratif biasa, melainkan mandat langsung yang berasal dari masa Rasulullah ﷺ dan terus dijaga hingga hari ini.</div><div><br></div><div>Sejarah mencatat bahwa Banu Shayba merupakan keturunan sahabat Nabi, Utsman bin Talhah radhiyallahu ‘anhu. Pada peristiwa monumental Fathu Makkah (Penaklukan Makkah), Rasulullah ﷺ mengembalikan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talhah seraya bersabda, “Ambillah kunci ini wahai keluarga Talhah, untuk kalian hingga Hari Kiamat.” Sabda ini menjadi dasar legitimasi religius yang kuat, menjadikan tugas Banu Shayba sebagai simbol kontinuitas, kepercayaan, dan stabilitas dalam pengelolaan situs paling suci umat Islam.</div><div><br></div><div>Pada tahun 2024, keluarga ini kehilangan salah satu tokoh utamanya dengan wafatnya Syekh Salih al-Shayba, salah satu penjaga Ka'bah yang paling dikenal di era modern. Kepergiannya disambut doa dan penghormatan luas dari umat Islam, mengingat perannya yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mencerminkan kesinambungan sejarah Islam sejak masa Nabi ﷺ hingga zaman kontemporer. Banu Shayba pun tetap melanjutkan amanah tersebut, menjaga Ka'bah bukan sekadar sebagai bangunan suci, tetapi sebagai warisan spiritual umat Islam sepanjang zaman.</div><div><br></div><div><b><a href="http://soearaasia-online.blogspot.com/2026/01/melihat-fenomena-jenderal-muda-di-yaman.html">Baca selanjutnya</a></b></div>

Penjaga Kunci Ka'bah dari Zaman Nabi SAW

Keluarga Banu Shayba kembali menjadi perhatian publik dunia Islam sebagai penjaga kunci Ka'bah yang amanahnya telah berlangs...

Read more »

Negosiasi Suriah Terancam Gagal, Perang Mengintai?

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhN_7g16TLs9Vv6AbfprGVDkOR0Wa2e9mZyMEFs8lCxc92EeY5BS7M4xHZhRaMeF1ejLCnvIIxaxVKJGcTatZvlQkSNuEKHqUAu_yXr29j-G1lBKD98-jYFU7qEy4Qzqy3IvaJ8GzUoogDvr_k866Oo4HsFsyuzAkOz9lb33w64wiYW3inWhCd52F4gKzJE" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhN_7g16TLs9Vv6AbfprGVDkOR0Wa2e9mZyMEFs8lCxc92EeY5BS7M4xHZhRaMeF1ejLCnvIIxaxVKJGcTatZvlQkSNuEKHqUAu_yXr29j-G1lBKD98-jYFU7qEy4Qzqy3IvaJ8GzUoogDvr_k866Oo4HsFsyuzAkOz9lb33w64wiYW3inWhCd52F4gKzJE" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Situasi di Suriah semakin tegang menyusul negosiasi antara Pasukan Demokratik Suriah (SDF) di bawah komando Mazloum Abdi dan pemerintahan Suriah yang dipimpin Presiden Ahmed Al Sharaa. Perjanjian awal yang disepakati pada Maret 2025 belum sepenuhnya terealisasi, dengan batas waktu akhir tahun 2025 semakin mendekat. Sumber-sumber kredibel melaporkan bahwa pembicaraan intensif masih berlangsung, termasuk tuntutan SDF untuk mempertahankan otonomi administratif penuh dan pembagian pendapatan minyak serta gas. </div><div><br></div><div>Di tengah ketegangan ini, pergerakan kekuatan militer Suriah menjadi sorotan utama. Tentara Suriah dilaporkan telah mengirimkan sejumlah besar tank dan pasukan ke wilayah Deir Ezzor, yang saat ini dikuasai oleh SDF. Langkah ini diyakini sebagai bagian dari persiapan pemerintahan Damaskus untuk mengantisipasi skenario terburuk jika negosiasi gagal total. </div><div><br></div><div>Pengerahan ini juga mencakup penguatan posisi di sekitar Manbij, di mana bentrokan sporadis antara pasukan Suriah dan SDF telah terjadi sejak awal Desember 2025.</div><div><br></div><div>Menurut laporan dari berbagai sumber, pengerahan tank ke Deir Ezzor bukan sekadar rutinitas militer, melainkan strategi preventif. Pemerintah khawatir bahwa kegagalan negosiasi bisa memicu pemberontakan atau serangan balik dari SDF, yang memiliki dukungan internasional dari Amerika Serikat dan Eropa. Wilayah Deir Ezzor kaya akan sumber daya minyak, sehingga penguasaan atasnya menjadi taruhan tinggi dalam pembicaraan. </div><div><br></div><div>Sementara itu, di Manbij, pasukan Kementerian Pertahanan Suriah telah memperkuat garis depan. Video yang dirilis di media sosial menunjukkan konvoi militer Suriah mendekati perbatasan zona yang dikuasai SDF, yang memicu kekhawatiran akan eskalasi.</div><div><br></div><div>Jika negosiasi gagal, kemungkinan pecahnya perang terbuka tidak bisa diabaikan. Sejarah konflik Suriah menunjukkan bahwa kegagalan kesepakatan sering berujung pada kekerasan massal, seperti yang terjadi pada 2011. Saat ini, dengan Turki yang menekan agar integrasi SDF dilakukan secara individu daripada unit utuh, risiko konflik meluas ke perbatasan utara semakin besar. </div><div><br></div><div>Bentrokan di Aleppo pada 22 Desember 2025 menjadi bukti nyata ketegangan yang memuncak. Setidaknya tiga orang tewas dan puluhan luka-luka dalam pertempuran antara tentara Suriah dan SDF, yang hampir memicu eskalasi lebih luas.</div><div><br></div><div>Delegasi Turki yang bertemu di Damaskus pada hari yang sama mendesak integrasi cepat, dengan ancaman operasi militer bersama jika tidak tercapai sebelum Januari 2026. </div><div><br></div><div>Pemerintahan Suriah telah menolak perpanjangan batas waktu hingga Maret 2026, menuntut SDF menyerahkan Deir Ezzor sebagai isyarat baik. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, Damaskus menyatakan akan menganggap perjanjian Maret lalu kadaluwarsa, membuka jalan bagi aksi militer bebas. </div><div><br></div><div>Di sisi lain, SDF menegaskan tidak akan menyerahkan senjata atau minyak mereka, dengan unit-unit mereka dalam kesiapan penuh. Pemimpin SDF Ilham Ahmed memperingatkan Damaskus dan Ankara agar tidak meremehkan posisi mereka, menjanjikan respons tegas jika garis merah dilanggar. </div><div><br></div><div>Rumor yang beredar di media sosial tentang rencana SDF untuk menguasai Damaskus jika negosiasi deadlock menjadi topik hangat. Banyak akun yang mengatasnamakan individu SDF menyebarkan klaim ini, meskipun tidak ada bukti resmi yang mendukung. Analis menilai klaim tersebut lebih sebagai propaganda untuk menekan lawan daripada rencana nyata. </div><div><br></div><div>Peluang SDF untuk merebut Damaskus dinilai rendah, mengingat jarak geografis dan kekuatan militer Damaskus yang didukung milisi suku serta sekutu regional seperti Turki. SDF memiliki sekitar 50.000 pejuang yang akan direorganisasi menjadi tiga divisi, tetapi menghadapi koalisi potensial antara Suriah dan Turki akan membuat operasi semacam itu sangat berisiko. </div><div><br></div><div>Faktor lain yang memperumit situasi adalah peran milisi Al-Hajri dengan negara de factonya; Jabal Bashan, yang merujuk pada kelompok Druze di bawah pimpinan Sheikh Hikmat al-Hijri di provinsi Suwayda. Al-Hijri, yang awalnya sekutu Assad, kini menjadi kaki tangan neo kolonialisme Greater Israel dan telah terlibat dalam konflik dengan suku Arab serta pasukan pemerintah. </div><div><br></div><div>Milisi Al-Hijri telah mengonsolidasikan kontrol atas sebagian besar Suwayda, menyisihkan pemimpin spiritual lain dan memicu ketidakstabilan. Konflik di sana telah menewaskan ratusan orang, dengan tuduhan penggunaan sandera sipil oleh milisi ini. </div><div><br></div><div>Jika milisi Al-Hajri bergerak aktif mendukung SDF, peluang pecah perang bisa meningkat. Al-Hijri telah menyerukan intervensi Israel dan menolak pemerintahan Sharaa, yang bisa membuka front baru di selatan Suriah. </div><div><br></div><div>Namun, SDF menuntut inklusi hak Druze dan Alawite dalam negosiasi, termasuk kendali atas perbatasan seperti Semalka. Jika Al-Hijri bergabung dengan SDF, itu bisa memperkuat posisi Kurdi, tetapi juga memicu reaksi keras dari Damaskus dan sekutu Sunni. </div><div><br></div><div>Beberapa sumber menyebutkan bahwa pertemuan akhir pada 25 Desember 2025 bisa menjadi penentu. Jika gagal, ancaman operasi militer bersama Turki-Suriah terhadap SDF di Deir Ezzor dan Manbij semakin nyata, berpotensi menyeret AS ke dalam konflik. </div><div><br></div><div>Transisi politik Suriah pasca-Assad menghadapi risiko tinggi kegagalan, dengan Damaskus yang ditekan di selatan oleh separatis Druze yang didukung Israel dan SDF di timur.</div><div><br></div><div>Pengamat internasional memperingatkan bahwa kegagalan integrasi SDF bisa memicu konflik regional, melibatkan Turki, Israel, dan AS. Upaya diplomasi AS-Eropa untuk menjamin kesepakatan masih berlanjut, tapi tekanan Turki membuatnya rumit. </div><div><br></div><div>Akhirnya, meski klaim SDF menguasai Damaskus terdengar bombastis, realitas militer menunjukkan itu sulit tercapai tanpa dukungan besar. Peran milisi Al-Hijri lebih mungkin memperpanjang konflik daripada mengubah keseimbangan kekuatan secara dramatis. </div><div><br></div><div>Situasi ini menekankan urgensi dialog inklusif untuk mencegah Suriah jatuh ke dalam kekacauan baru, dengan harapan kesepakatan akhir tahun bisa menyelamatkan perdamaian rapuh yang ada.</div><div><br></div><div>Skenario Masa Depan</div><div><br></div><div><div>Postingan dari Rojava Network pada 24 Desember 2025 mengungkapkan perkembangan penting dalam negosiasi antara Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan Presiden Ahmed Al Sharaa di Damaskus. Menurut sumber terpercaya yang dikutip, pertemuan terakhir dijadwalkan pada hari berikutnya, di mana Damaskus dilaporkan telah menyetujui beberapa tuntutan utama SDF. Ini mencakup pemberian tiga divisi militer penuh di bawah komando Mazloum Abdi, tanpa campur tangan dari Damaskus dalam penunjukan atau pemecatan anggota atau komandan di dalam divisi tersebut. </div><div><br></div><div>Selain itu, SDF akan diberikan desentralisasi administratif penuh, di mana semua pengangkatan pegawai di wilayah mereka berada di bawah kendali SDF. Pengakuan legitimasi SDF juga menjadi bagian dari kesepakatan ini, yang diharapkan dapat mencegah Turki melancarkan operasi militer lebih lanjut terhadap mereka. Bagian besar dari pendapatan minyak dan gas juga akan dialokasikan untuk SDF, memastikan dukungan ekonomi bagi wilayah otonomi Kurdi di timur laut Suriah. </div><div><br></div><div>Struktur militer dan keamanan SDF akan dipertahankan, dengan hanya perubahan seragam sebagai simbol integrasi ke dalam kerangka nasional. Perusahaan asing diizinkan berinvestasi di ladang minyak, dengan keuntungan dibagi antara Damaskus, SDF, dan perusahaan tersebut, sementara perlindungan militer tetap di tangan SDF. Kesepakatan ini direncanakan untuk didokumentasikan secara internasional dengan jaminan dari Amerika Serikat dan Eropa, memberikan legitimasi global. </div><div><br></div><div>Meskipun demikian, ada beberapa perselisihan yang masih harus dibahas dalam pertemuan akhir, seperti kendali atas penyeberangan Sêmalka dengan Wilayah Kurdistan Irak (KRG). SDF bersikeras agar penyeberangan ini tetap di bawah kontrol militer dan keamanan mereka. Selain itu, dukungan SDF untuk wilayah pantai Alawite dan Jabal Bashan (Druze) juga menjadi topik perdebatan, menunjukkan upaya SDF untuk memperluas pengaruh mereka dalam isu minoritas. </div><div><br></div><div>Cuitan ini datang di tengah ketegangan yang meningkat, dengan bentrokan baru-baru ini di Aleppo pada 22 Desember yang hampir memicu eskalasi lebih luas. Rojava Network, sebagai akun independen yang fokus pada isu Kurdistan dan Suriah, sering kali menyajikan perspektif pro-SDF, sehingga informasi ini mungkin mencerminkan optimisme dari pihak Kurdi. Namun, laporan-laporan lain menunjukkan bahwa Turki menekan Damaskus untuk integrasi individu daripada unit utuh, yang bisa mengurangi otonomi SDF. </div><div><br></div><div>Kesepakatan Maret 2025, yang menjadi dasar negosiasi ini, telah berlangsung selama berbulan-bulan dengan kemajuan lambat. Mazloum Abdi, komandan SDF, menyatakan bahwa 2026 akan menjadi awal baru bagi mereka, menolak klaim musuh bahwa akhir tahun ini berarti akhir bagi SDF. Pernyataan ini menekankan komitmen SDF untuk memperkuat keberadaan mereka meskipun tekanan eksternal. </div><div><br></div><div>Di sisi lain, pemerintahan Suriah telah mengajukan proposal 13 poin terbaru, yang mencakup integrasi sekitar 50.000 pejuang SDF ke dalam pasukan keamanan Suriah. Proposal ini menekankan kendali teritorial dan struktur komando sebagai titik krusial, dengan batas waktu akhir Desember 2025 yang semakin mendekat. </div><div><br></div><div>Ancaman operasi militer bersama antara Turki dan Suriah jika kesepakatan gagal menjadi kekhawatiran utama. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Damaskus telah mengirim pesan ke AS untuk memperpanjang kesepakatan hingga tiga bulan lagi, menunjukkan upaya untuk menghindari konflik terbuka. Namun, SDF menolak untuk menyerahkan senjata atau sumber daya mereka tanpa jaminan kuat. </div><div><br></div><div>Keterlibatan internasional, termasuk AS yang telah mencabut sanksi Caesar pada Desember 2025, memainkan peran kunci dalam dinamika ini. Kesepakatan integrasi dilihat sebagai langkah untuk menyatukan Suriah pasca-Assad, tetapi keraguan tentang kebuntuan negosiasi tetap ada. Israel juga dilaporkan terlibat secara rahasia di selatan Suriah, mendukung separatis Druze, yang bisa memengaruhi negosiasi secara tidak langsung. </div><div><br></div><div>Secara keseluruhan, info dari cuitan Rojava Network menyoroti harapan untuk kesepakatan damai, tetapi juga menekankan risiko kegagalan. Dengan pertemuan akhir pada 25 Desember, hasilnya bisa menentukan apakah Suriah menuju stabilitas atau konflik baru, terutama di wilayah timur laut yang kaya sumber daya. SDF tetap teguh pada tuntutan mereka untuk otonomi dan perlindungan minoritas, sementara Damaskus dan sekutunya mendorong integrasi penuh. </div><div><br></div><div><b><a href="http://g15-summit.blogspot.com/2025/12/inovasi-teknologi-dorong-pertumbuhan.html">Baca selanjutnya</a></b></div><div><br></div></div>

Negosiasi Suriah Terancam Gagal, Perang Mengintai?

Situasi di Suriah semakin tegang menyusul negosiasi antara Pasukan Demokratik Suriah (SDF) di bawah komando Mazloum Abdi dan pem...

Read more »