Situasi di Suriah semakin tegang menyusul negosiasi antara Pasukan Demokratik Suriah (SDF) di bawah komando Mazloum Abdi dan pemerintahan Suriah yang dipimpin Presiden Ahmed Al Sharaa. Perjanjian awal yang disepakati pada Maret 2025 belum sepenuhnya terealisasi, dengan batas waktu akhir tahun 2025 semakin mendekat. Sumber-sumber kredibel melaporkan bahwa pembicaraan intensif masih berlangsung, termasuk tuntutan SDF untuk mempertahankan otonomi administratif penuh dan pembagian pendapatan minyak serta gas.
Di tengah ketegangan ini, pergerakan kekuatan militer Suriah menjadi sorotan utama. Tentara Suriah dilaporkan telah mengirimkan sejumlah besar tank dan pasukan ke wilayah Deir Ezzor, yang saat ini dikuasai oleh SDF. Langkah ini diyakini sebagai bagian dari persiapan pemerintahan Damaskus untuk mengantisipasi skenario terburuk jika negosiasi gagal total.
Pengerahan ini juga mencakup penguatan posisi di sekitar Manbij, di mana bentrokan sporadis antara pasukan Suriah dan SDF telah terjadi sejak awal Desember 2025.
Menurut laporan dari berbagai sumber, pengerahan tank ke Deir Ezzor bukan sekadar rutinitas militer, melainkan strategi preventif. Pemerintah khawatir bahwa kegagalan negosiasi bisa memicu pemberontakan atau serangan balik dari SDF, yang memiliki dukungan internasional dari Amerika Serikat dan Eropa. Wilayah Deir Ezzor kaya akan sumber daya minyak, sehingga penguasaan atasnya menjadi taruhan tinggi dalam pembicaraan.
Sementara itu, di Manbij, pasukan Kementerian Pertahanan Suriah telah memperkuat garis depan. Video yang dirilis di media sosial menunjukkan konvoi militer Suriah mendekati perbatasan zona yang dikuasai SDF, yang memicu kekhawatiran akan eskalasi.
Jika negosiasi gagal, kemungkinan pecahnya perang terbuka tidak bisa diabaikan. Sejarah konflik Suriah menunjukkan bahwa kegagalan kesepakatan sering berujung pada kekerasan massal, seperti yang terjadi pada 2011. Saat ini, dengan Turki yang menekan agar integrasi SDF dilakukan secara individu daripada unit utuh, risiko konflik meluas ke perbatasan utara semakin besar.
Bentrokan di Aleppo pada 22 Desember 2025 menjadi bukti nyata ketegangan yang memuncak. Setidaknya tiga orang tewas dan puluhan luka-luka dalam pertempuran antara tentara Suriah dan SDF, yang hampir memicu eskalasi lebih luas.
Delegasi Turki yang bertemu di Damaskus pada hari yang sama mendesak integrasi cepat, dengan ancaman operasi militer bersama jika tidak tercapai sebelum Januari 2026.
Pemerintahan Suriah telah menolak perpanjangan batas waktu hingga Maret 2026, menuntut SDF menyerahkan Deir Ezzor sebagai isyarat baik. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, Damaskus menyatakan akan menganggap perjanjian Maret lalu kadaluwarsa, membuka jalan bagi aksi militer bebas.
Di sisi lain, SDF menegaskan tidak akan menyerahkan senjata atau minyak mereka, dengan unit-unit mereka dalam kesiapan penuh. Pemimpin SDF Ilham Ahmed memperingatkan Damaskus dan Ankara agar tidak meremehkan posisi mereka, menjanjikan respons tegas jika garis merah dilanggar.
Rumor yang beredar di media sosial tentang rencana SDF untuk menguasai Damaskus jika negosiasi deadlock menjadi topik hangat. Banyak akun yang mengatasnamakan individu SDF menyebarkan klaim ini, meskipun tidak ada bukti resmi yang mendukung. Analis menilai klaim tersebut lebih sebagai propaganda untuk menekan lawan daripada rencana nyata.
Peluang SDF untuk merebut Damaskus dinilai rendah, mengingat jarak geografis dan kekuatan militer Damaskus yang didukung milisi suku serta sekutu regional seperti Turki. SDF memiliki sekitar 50.000 pejuang yang akan direorganisasi menjadi tiga divisi, tetapi menghadapi koalisi potensial antara Suriah dan Turki akan membuat operasi semacam itu sangat berisiko.
Faktor lain yang memperumit situasi adalah peran milisi Al-Hajri dengan negara de factonya; Jabal Bashan, yang merujuk pada kelompok Druze di bawah pimpinan Sheikh Hikmat al-Hijri di provinsi Suwayda. Al-Hijri, yang awalnya sekutu Assad, kini menjadi kaki tangan neo kolonialisme Greater Israel dan telah terlibat dalam konflik dengan suku Arab serta pasukan pemerintah.
Milisi Al-Hijri telah mengonsolidasikan kontrol atas sebagian besar Suwayda, menyisihkan pemimpin spiritual lain dan memicu ketidakstabilan. Konflik di sana telah menewaskan ratusan orang, dengan tuduhan penggunaan sandera sipil oleh milisi ini.
Jika milisi Al-Hajri bergerak aktif mendukung SDF, peluang pecah perang bisa meningkat. Al-Hijri telah menyerukan intervensi Israel dan menolak pemerintahan Sharaa, yang bisa membuka front baru di selatan Suriah.
Namun, SDF menuntut inklusi hak Druze dan Alawite dalam negosiasi, termasuk kendali atas perbatasan seperti Semalka. Jika Al-Hijri bergabung dengan SDF, itu bisa memperkuat posisi Kurdi, tetapi juga memicu reaksi keras dari Damaskus dan sekutu Sunni.
Beberapa sumber menyebutkan bahwa pertemuan akhir pada 25 Desember 2025 bisa menjadi penentu. Jika gagal, ancaman operasi militer bersama Turki-Suriah terhadap SDF di Deir Ezzor dan Manbij semakin nyata, berpotensi menyeret AS ke dalam konflik.
Transisi politik Suriah pasca-Assad menghadapi risiko tinggi kegagalan, dengan Damaskus yang ditekan di selatan oleh separatis Druze yang didukung Israel dan SDF di timur.
Pengamat internasional memperingatkan bahwa kegagalan integrasi SDF bisa memicu konflik regional, melibatkan Turki, Israel, dan AS. Upaya diplomasi AS-Eropa untuk menjamin kesepakatan masih berlanjut, tapi tekanan Turki membuatnya rumit.
Akhirnya, meski klaim SDF menguasai Damaskus terdengar bombastis, realitas militer menunjukkan itu sulit tercapai tanpa dukungan besar. Peran milisi Al-Hijri lebih mungkin memperpanjang konflik daripada mengubah keseimbangan kekuatan secara dramatis.
Situasi ini menekankan urgensi dialog inklusif untuk mencegah Suriah jatuh ke dalam kekacauan baru, dengan harapan kesepakatan akhir tahun bisa menyelamatkan perdamaian rapuh yang ada.
Skenario Masa Depan
Postingan dari Rojava Network pada 24 Desember 2025 mengungkapkan perkembangan penting dalam negosiasi antara Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan Presiden Ahmed Al Sharaa di Damaskus. Menurut sumber terpercaya yang dikutip, pertemuan terakhir dijadwalkan pada hari berikutnya, di mana Damaskus dilaporkan telah menyetujui beberapa tuntutan utama SDF. Ini mencakup pemberian tiga divisi militer penuh di bawah komando Mazloum Abdi, tanpa campur tangan dari Damaskus dalam penunjukan atau pemecatan anggota atau komandan di dalam divisi tersebut.
Selain itu, SDF akan diberikan desentralisasi administratif penuh, di mana semua pengangkatan pegawai di wilayah mereka berada di bawah kendali SDF. Pengakuan legitimasi SDF juga menjadi bagian dari kesepakatan ini, yang diharapkan dapat mencegah Turki melancarkan operasi militer lebih lanjut terhadap mereka. Bagian besar dari pendapatan minyak dan gas juga akan dialokasikan untuk SDF, memastikan dukungan ekonomi bagi wilayah otonomi Kurdi di timur laut Suriah.
Struktur militer dan keamanan SDF akan dipertahankan, dengan hanya perubahan seragam sebagai simbol integrasi ke dalam kerangka nasional. Perusahaan asing diizinkan berinvestasi di ladang minyak, dengan keuntungan dibagi antara Damaskus, SDF, dan perusahaan tersebut, sementara perlindungan militer tetap di tangan SDF. Kesepakatan ini direncanakan untuk didokumentasikan secara internasional dengan jaminan dari Amerika Serikat dan Eropa, memberikan legitimasi global.
Meskipun demikian, ada beberapa perselisihan yang masih harus dibahas dalam pertemuan akhir, seperti kendali atas penyeberangan Sêmalka dengan Wilayah Kurdistan Irak (KRG). SDF bersikeras agar penyeberangan ini tetap di bawah kontrol militer dan keamanan mereka. Selain itu, dukungan SDF untuk wilayah pantai Alawite dan Jabal Bashan (Druze) juga menjadi topik perdebatan, menunjukkan upaya SDF untuk memperluas pengaruh mereka dalam isu minoritas.
Cuitan ini datang di tengah ketegangan yang meningkat, dengan bentrokan baru-baru ini di Aleppo pada 22 Desember yang hampir memicu eskalasi lebih luas. Rojava Network, sebagai akun independen yang fokus pada isu Kurdistan dan Suriah, sering kali menyajikan perspektif pro-SDF, sehingga informasi ini mungkin mencerminkan optimisme dari pihak Kurdi. Namun, laporan-laporan lain menunjukkan bahwa Turki menekan Damaskus untuk integrasi individu daripada unit utuh, yang bisa mengurangi otonomi SDF.
Kesepakatan Maret 2025, yang menjadi dasar negosiasi ini, telah berlangsung selama berbulan-bulan dengan kemajuan lambat. Mazloum Abdi, komandan SDF, menyatakan bahwa 2026 akan menjadi awal baru bagi mereka, menolak klaim musuh bahwa akhir tahun ini berarti akhir bagi SDF. Pernyataan ini menekankan komitmen SDF untuk memperkuat keberadaan mereka meskipun tekanan eksternal.
Di sisi lain, pemerintahan Suriah telah mengajukan proposal 13 poin terbaru, yang mencakup integrasi sekitar 50.000 pejuang SDF ke dalam pasukan keamanan Suriah. Proposal ini menekankan kendali teritorial dan struktur komando sebagai titik krusial, dengan batas waktu akhir Desember 2025 yang semakin mendekat.
Ancaman operasi militer bersama antara Turki dan Suriah jika kesepakatan gagal menjadi kekhawatiran utama. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Damaskus telah mengirim pesan ke AS untuk memperpanjang kesepakatan hingga tiga bulan lagi, menunjukkan upaya untuk menghindari konflik terbuka. Namun, SDF menolak untuk menyerahkan senjata atau sumber daya mereka tanpa jaminan kuat.
Keterlibatan internasional, termasuk AS yang telah mencabut sanksi Caesar pada Desember 2025, memainkan peran kunci dalam dinamika ini. Kesepakatan integrasi dilihat sebagai langkah untuk menyatukan Suriah pasca-Assad, tetapi keraguan tentang kebuntuan negosiasi tetap ada. Israel juga dilaporkan terlibat secara rahasia di selatan Suriah, mendukung separatis Druze, yang bisa memengaruhi negosiasi secara tidak langsung.
Secara keseluruhan, info dari cuitan Rojava Network menyoroti harapan untuk kesepakatan damai, tetapi juga menekankan risiko kegagalan. Dengan pertemuan akhir pada 25 Desember, hasilnya bisa menentukan apakah Suriah menuju stabilitas atau konflik baru, terutama di wilayah timur laut yang kaya sumber daya. SDF tetap teguh pada tuntutan mereka untuk otonomi dan perlindungan minoritas, sementara Damaskus dan sekutunya mendorong integrasi penuh.
Post a Comment