Afghanistan Termasuk dalam 5 Negara dengan Rasio Utang Terkecil di Dunia

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnYbXX2W0yuy5PPjKi3XUKKDzc1WEfAQTJ35MFQEHghd8UCFasDUx-KfOKg7nQnHf-e5r07K3dJi1jMMdMLeqCYk91wY6n2VIU5SHpRPyNtuyRkZ0Py4hnCsJ7K3HC6ZuQDiK-eLwGyEgQ/s1600/1667301780102905-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnYbXX2W0yuy5PPjKi3XUKKDzc1WEfAQTJ35MFQEHghd8UCFasDUx-KfOKg7nQnHf-e5r07K3dJi1jMMdMLeqCYk91wY6n2VIU5SHpRPyNtuyRkZ0Py4hnCsJ7K3HC6ZuQDiK-eLwGyEgQ/s1600/1667301780102905-0.png" width="400"> </a> </div>Berdasarkan data World Population Review, persentase rasio utang nasional Indonesia terhadap PDB adalah sebesar 29,29%.</div><div><br></div><div>Sementara itu data dari World Bank tahun 2022 menunjukkan, Indonesia masuk ke dalam 10 negara pendapatan menengah dan bawah. Utang luar negeri (ULN) Indonesia berada di urutan ke-7 dengan besaran US$ 417,53 miliar. Data tersebut berdasarkan jumlah utang luar negeri Indonesia per akhir 2020.</div><div><br></div><div>Sementara itu, sepanjang 2020, utang luar negeri Indonesia tercatat naik 3,8% di tahun 2020. Tahun sebelumnya, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar US$ 402,08 miliar.</div><div><br></div><div>5 negara dengan rasio utang terkecil</div><div>Sumber yang sama mencantumkan lima negara yang rasio utangnya paling kecil di dunia. Uniknya, tidak ada negara dari Eropa dan Amerika di dalam daftar tersebut. Salah satu negara dengan utang paling sedikit, adalah negeri jiran.</div><div><br></div><div>1. Brunei dengan rasio utang 3,2 % dari PDB</div><div>2. Afghanistan dengan rasio utang 7,8 % dari PDB</div><div>3. Kuwait dengan rasio utang 11,5 % dari PDB</div><div>4. Republik Demokratik Kongo dengan rasio utang 15,2 % dari PDB</div><div>5. Eswatini dengan rasio utang 15,5 % dari PDB</div><div><br></div><div><b><u><a href="https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/news/20220717073931-4-356214/5-negara-ini-paling-jarang-ngutang-indonesia-bagaimana/amp">Baca selanjutnya</a></u></b></div><div><br></div>

Afghanistan Termasuk dalam 5 Negara dengan Rasio Utang Terkecil di Dunia

Admin 0 04:23

Berdasarkan data World Population Review, persentase rasio utang nasional Indonesia terhadap PDB adalah sebesar 29,29%.Sementara itu data dari World Bank tahun 2022 menunjukkan, Indonesia masuk ke dalam 10 negara pendapatan menengah dan b… Read more »

Read more »

Masa Depan Partai Politik di Yaman

<div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtr-N6QYuEDqDg6ROflu9aS_-9bUfW7jXt84UaGTfi1teaGBzYNWf-N2WlrumqVWeDYf-KqG7RmgMV6XXwLOvfYpSp3qMFk-r8UIwH63gWYfC8R5B8EY1ZcLqnNIPbHplSeJc_JiAeejhT/s1600/1666435791468749-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtr-N6QYuEDqDg6ROflu9aS_-9bUfW7jXt84UaGTfi1teaGBzYNWf-N2WlrumqVWeDYf-KqG7RmgMV6XXwLOvfYpSp3qMFk-r8UIwH63gWYfC8R5B8EY1ZcLqnNIPbHplSeJc_JiAeejhT/s1600/1666435791468749-0.png" width="400"> </a> </div>Partai-partai politik Yaman telah melewati tahapan sejarah yang sulit antara pasang surut, karena beberapa dari mereka naik ke garis depan, sementara yang lain kehilangan kilau di tengah-tengah peristiwa. </span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">Namun, krisis Yaman terbaru, yang dimulai pada tahun 2014 mengungkapkan kerapuhan partai-partai tradisional, dan menunjukkan kelumpuhan mereka yang mendalam dan kegagalan untuk menjinakkan panggung politik atau setidaknya melakukan peran yang diharapkan. </span><br></div><div><br></div><div>Dengan melihat sekilas sejarah partisan dan inti dari kerja serikat di Yaman, dapat dikatakan bahwa tahap pertama dimulai pada dekade keempat abad terakhir hingga akhir 1950-an. </div><div><br></div><div>Beberapa partai elit saat itu muncul di Utara termasuk Partai Liberal (Al-Ahrar), yang didirikan di Aden pada tahun 1944, Partai Persatuan (Al-Ittihad) pada tahun 1952. </div><div><br></div><div>Yaman Selatan menyaksikan berdirinya “Persatuan Rakyat”, “Liga Bangsa Selatan”, “Partai Ba'ath Sosialis Arab” dan “Gerakan Nasionalis Arab”. </div><div><br></div><div>Tahap kedua dimulai antara dekade ke-6 dan ke-8 abad ke-20 yang menjadi saksi munculnya partai-partai nasional yang mengusung ideologi organisasi yang berdampak besar di Utara dan Selatan.</div><div><br></div><div>Seluruh organisasi politik itu muncul di Aden, sementara cabang-cabangnya di Utara bekerja secara rahasia karena undang-undang, yang dikeluarkan pada tahun 1970, yang melarang pendirian partai politik. </div><div><br></div><div>Pada akhir 1980-an, ciri-ciri ideologis mendominasi partai-partai. Aturan satu partai ditingkatkan, diwakili oleh (Kongres Rakyat Umum) sementara "Partai Sosialis Yaman" dominan di Yaman Selatan. </div><div><br></div><div>Setelah persatuan Yaman Utara dan Selatan pada tahun 1990, partai dan organisasi politik disahkan pada tahun 1991, di mana ada terburu-buru besar untuk mendirikan entitas baru karena fleksibilitas hukum pada waktu itu yang menerima semua permintaan dalam hal itu. </div><div><br></div><div>Jumlah partai yang diakui secara resmi 2 tahun setelah persatuan mencapai 46 parpol, yang masing-masing memiliki surat kabar resmi sendiri. </div><div><br></div><div>Peta partisan terdiri dari dua bagian utama, yang pertama adalah dua partai yang berkuasa termasuk Kongres Rakyat Umum dengan Sekretaris Jenderalnya, Presiden Ali Abdullah Saleh, dan “Partai Sosialis Yaman” dengan Sekretaris Jenderalnya Ali Salem Al -Bid. Bagian kedua terdiri dari semua partai populer dan Islamis, yang paling atas adalah “Nasserist”, “Ba'ath” dan “Jemaat Yaman untuk Reformasi” (atau dikenal dengan nama Partai Islah saja).</div><div><br></div><div>Adapun Partai Islah, yang secara ideologi berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin (MB), harus dikatakan bahwa itu didirikan atas permintaan Presiden Ali Abdullah Saleh, untuk bertindak sebagai sayap Islam untuk Partai Kongres untuk menghadapi Partai Sosialis, menurut memoir pemimpin pertamanya "Abdullah Hussein Al-Ahmar", dan untuk mengadopsi pandangan yang berlawanan terhadap beberapa poin yang dengan enggan disetujui oleh "Partai Sosialis". </div><div><br></div><div>Islah bekerja untuk menghalangi pelaksanaannya sesuai kesepakatan dengan Partai Kongres. Diketahui bahwa Islah terdiri dari para pemimpin yang tergabung dalam jaringan Ikhwanul Muslimin (MB) gobal. Salah satu pendirinya adalah Abdul Majeed Al-Zindani yang dicurigai oleh AS berhubungan dengan mantan Pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden”. </div><div><br></div><div>Sebuah studi, disusun oleh Amr Hamzawy, menyimpulkan bahwa “Meskipun perluasan pengaruh Partai Islah di wilayah tengah dan selatan setelah 1994, pengambilan keputusan dan posisi eksekutif puncak tetap berada di tangan elit Syiah Zaidi di Dataran Tinggi (di Sanaa)”. </div><div><br></div><div>Peran partai politik dalam krisis</div><div><br></div><div>Menurunnya peran partai politik tradisional di Yaman dan kinerjanya yang lemah berdampak negatif terhadap jalannya peristiwa politik di Yaman, dan telah melanggengkan konflik dan perpecahan di antara kekuatan politik dan partisan, yang menyebabkan kegagalan yang menyebabkan negara menuju akumulasi krisis, ketika kekuatan yang seharusnya patriotik itu berubah menjadi mitra krisis dan salah satu dilema dasar mereka. </div><div><br></div><div>Pada tahun 1994, ketika pasukan Utara menyerbu “Yaman Selatan” yang merupakan mitra dalam Persatuan dengan Yaman Utara 1990, partai-partai politik tetap diam dan tidak mengambil posisi yang jelas terhadap ini, dengan dalih bahwa mereka adalah partai oposisi yang tidak ' tidak ingin mendukung serbuan otoritas atau mendukung Partai Sosialis, atau menyatakan sikap terhadap tuntutan pemisahan. </div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><br></span></div><div><span style="letter-spacing: 0.2px;">Walau begitu, beberapa dari partai-partai tersebut berpartisipasi untuk menghentikan separatisme Selatan pada tahun 1994 seperti “Islah” karena Abdul Wahab Al-Dailami, salah satu pemimpin dan pendiri sayap politik Yaman MB, mengeluarkan “fatwa” yang memungkinkan menghukum orang selatan dan menyatakan anggota Partai Sosialis menjadi kafir dan menuduh mereka murtad.</span><br></div><div><br></div><div>Salah satu masalah sebelum Perang 1994 adalah krisis politik yang pecah antara Wapres Ali Salem Al-Bidh dan Presiden Ali Abdullah Saleh. </div><div><br></div><div>Namun, pada saat penandatanganan Document of Pledge and Accord pada 18 Januari 1994 di Amman, semua partai politik dan elit garis depan masyarakat berpartisipasi, sekitar 300 tokoh Yaman, sebagian besar kurang berpengaruh dan tidak memiliki hubungan langsung dengan krisis politik. </div><div><br></div><div>Hal ini membawa pada kesimpulan bahwa untuk mengalihkan konflik dari konflik wilayah antara Utara dan Selatan menjadi pertarungan politik antar komponen diperlukan pihak-pihak yang tidak relevan yang tidak memiliki kehadiran berpengaruh di panggung politik. </div><div><br></div><div>Hal ini menyebabkan kristalisasi konflik politik berikutnya menjadi konflik militer regional (antara Utara dan Selatan).</div><div><br></div><div>Dengan demikian, panggung politik umum mengalami guncangan dan kehilangan keseimbangan setelah perang, terutama setelah kemenangan Partai Kongres dan sekutunya, khususnya Islah. </div><div><br></div><div>Perubahan konstitusi dan UU Partai dilakukan, sekaligus menimbulkan keraguan terhadap landasan hukum partai. Kemudian, jumlah partai dikurangi menjadi 22.</div><div><br></div><div>Pada tahun 2007, setelah pembentukan gerakan "Hirak" Selatan, sebuah usaha damai untuk mengadvokasi kepentingan selatan yang termarjinalkan, para pihak yang terkait tidak mengambil sikap yang jelas terhadap gerakan damai populer yang muncul di Yaman Selatan itu. </div><div><br></div><div>Sebelum kemunculannya, para pemimpin Hirak mencoba mengambil Partai Sosialis Yaman sebagai pengemban politiknya, sebagai salah satu dari dua partai paska persatuan Yaman, tetapi para pemimpin yang terakhir, terutama mereka yang berasal dari Yaman Utara, membuat frustrasi sayap Selatan yang menuntut koreksi. </div><div><br></div><div>Penyatuan Yaman mendorong mereka untuk mengambil jalur sendiri dari partai politik dan tokoh-tokoh mereka.</div><div><br></div><div>Pada tahun 2011, setelah pecahnya apa yang disebut “Revolusi Perubahan Yaman”, beberapa parpol yang tergabung dalam “Rapat Gabungan”, dipanggil untuk menandatangani Inisiatif Teluk, meskipun masalah utamanya adalah antara revolusi pemuda “di jalan”, dan Ali Abdullah Saleh.</div><div><br></div><div>Ini secara bertahap memperburuk krisis, memungkinkan Houthi untuk mengeksploitasi kekacauan di tempat kejadian, dan berbalik melawan otoritas Presiden. Ini memicu perang saudara yang kemudian terjadi tahun 2014 dan kini sudah memasuki tahun ketujuh.</div><div><br></div><div>Pendekatan solusi masih berlangsung di antara para pelaku krisis dan partai-partai politik yang lemah tanpa mengenali dimensinya, di tengah keterasingan terus-menerus dari pihak-pihak yang terkena dampak atau pemangku kepentingan langsung. </div><div><br></div><div>Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jika partai-partai politik berpartisipasi dalam kesepahaman atau konsultasi terkait dengan krisis terakhir di Yaman termasuk tur negosiasi perdamaian di Jenewa, Kuwait dan Stockholm serta Perjanjian Riyadh, mereka tidak akan mempengaruhi jalannya acara baik secara positif, atau mencari solusi untuk keluar dari krisis.</div><div><br></div><div>Mereka bahkan ikut memperburuk situasi dan menyia-nyiakan peluang besar dengan berdesak-desakan untuk hadir sebagai partai politik dengan pengaruh kecil.  </div><div><br></div><div>Krisis parpol saat ini</div><div><br></div><div>Melihat status partai politik tradisional saat ini, terlihat bahwa ia menghadapi krisis yang mendalam, karena mereka masih jauh dari isu-isu hak asasi manusia dan politik yang mendesak diselesaikan dan muncul di beberapa demografi lokal.</div><div><br></div><div>Mereka bahkan terlibat dalam bentrokan melawan tuntutan gerakan provinsi itu karena khawatir mereka akan berubah menjadi entitas politik yang dapat menggantikan partai dan berbagi kuota.</div><div><br></div><div>Terlepas dari perlawanan kuat partai-partai terhadap gerakan rakyat, terlihat bahwa peran berpengaruh komponen provinsi dan kedaerahan telah meningkat sementara pengaruh partai-partai di lapangan telah menurun meskipun mereka memonopoli perwakilan politik konflik.</div><div><br></div><div>Pusaran krisis dari 3 pihak terpenting di Yaman dapat disederhanakan sebagai berikut: </div><div><br></div><div>Kongres Rakyat Umum</div><div><br></div><div>Jika kita fokus pada Kongres Rakyat Umum, yang memerintah selama 4 dekade, kita akan melihat bahwa parpol ini yang paling tercerai-berai dan stagnan. </div><div><br></div><div>Krisis parpol dimulai saat deklarasi oleh mantan pemimpinnya “Ali Abdullah Saleh” tentang aliansinya dengan Houthi untuk menggulingkan Hadi. </div><div><br></div><div>Ini menempatkan partai menghadapi pilihan yang sulit untuk kemudian terpecah menjadi tiga entitas. </div><div><br></div><div>Yang pertama dipaksa untuk tetap mendukung politik Sanaa di bawah Dewan Politik Tertinggi yang didirikan oleh Partai Kongres dan Houthi sebelum kematian Saleh akhir 2017. </div><div><br></div><div>Kedua yang berbasis di Riyadh termasuk Rashad Al-Alimi (ketua Dewan Presidum Yaman/PLC) dan Ahmed Obaid bin Daghr.</div><div><br></div><div>Entitas ketiga berada di Abu Dhabi, dipimpin oleh Ahmed Ali, putra mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh.</div><div><br></div><div>Pengamat mengatakan bahwa pengumuman Tariq Saleh (kemenakan Abdullah Saleh yang kini menjabat anggota PLC) tentang pembentukan "Biro Politik" untuk Pasukan Perlawanan Nasionalnya dikaitkan dengan fragmentasi "Partai Kongres", meskipun akan lebih baik jika ia dapat mengamankan perwakilan Kongres Rakyat Umum, sebagai partai politik dan perlawanan nasional dibandingkan dengan biro politik pemula yang memperoleh perwakilan populernya dari satu bagian basis partai. </div><div><br></div><div>Namun, Tariq tidak memiliki jabatan resmi atau organisasi di partai tersebut, di tengah kurangnya badan partisan untuk memilihnya sebagai wakil dari “Partai Kongres”. Ini merupakan masalah mengenai ketidakmampuan untuk mempekerjakan partai sebagai pembawa politik perlawanan nasional, dan kekuatan utama di Yaman Utara. </div><div><br></div><div>Bahkan di selatan, anggota partai ini  didistribusikan antara STC (pemerintahan de facto Yaman Selatan) dan independen atau bekerja untuk pihak lain. Ini berarti bahwa mereka masih ada sebagai individu tetapi partai itu sendiri kehilangan kehadiran dan pengaruhnya di Selatan.</div><div><br></div><div>Partai Sosialis Yaman</div><div><br></div><div>Perbandingan antara warisan sejarah Partai Sosialis Yaman, yang terbesar dari jenisnya di Yaman, sejauh mana perannya dalam tahap sejarah sebelumnya dan posisinya saat ini akan agak mengejutkan.</div><div><br></div><div>Beberapa pengamat percaya bahwa salah satu alasan di balik kemunduran partai tersebut adalah memindahkan kantor pusatnya dari Selatan ke Utara, yang memengaruhi struktur organisasinya, dan melemahkan kinerjanya, karena sebagian besar telah menjadi partai Utara sejak 2015, diguncang oleh perselisihan dan perpecahan internal.</div><div><br></div><div>Selain itu, masalah terbesarnya adalah monopoli pengambilan keputusan oleh Sekjen partai dan marginalisasi badan-badan partisan, serta kurangnya kontak di antara anggotanya. </div><div><br></div><div>Hal ini menciptakan jurang dan kekosongan yang membuka pintu bagi partai lain untuk polarisasi politik dan upaya untuk menarik beberapa anggotanya untuk mencapai kepentingan partai yang paling berpengaruh.</div><div><br></div><div>Selain itu, Partai Sosialis Yaman kehilangan sejumlah besar pemimpinnya dalam serangkaian pembunuhan sebelum perang saudara pada tahun 1994, sementara yang lain diasingkan setelah perang. 15 tahun terakhir tidak kurang stres bagi partai, karena menyaksikan perpecahan berkala dalam jajarannya, dan sejumlah anggotanya mengajukan suaka politik di luar negeri.</div><div><br></div><div>Patut dicatat, Partai Sosialis hampir menghentikan aktivitas organisasinya untuk menarik anggota baru sejak perang pasca 1994, selama lebih dari 26 tahun, termasuk kaum muda saat ini yang menjadi anggota keluarga sosialis atau anggota partai yang tidak memiliki keanggotaan resmi. </div><div><br></div><div>Misalnya, jumlah anggota yang terdaftar dalam Konferensi Kelima partai yang diadakan pada tahun 2005 hanya 10.000. Tidak diragukan lagi, 16 tahun setelahnya, jumlah itu menurun karena ketidakhadiran anggota. </div><div><br></div><div>Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana Partai Sosialis memiliki hak atau kualifikasi untuk menyelesaikan keputusan politik dan fatal sementara jumlah anggotanya tidak melebihi 10.000, jika tidak jauh lebih rendah, di negara yang berpenduduk lebih dari 30 juta orang? Ini juga berlaku untuk partai-partai yang kurang berpengaruh lainnya.</div><div><br></div><div>Kongregasi Yaman untuk Reformasi atau Partai Al Islah</div><div><br></div><div>Dapat dikatakan bahwa Islah adalah partai yang paling koheren di tingkat organisasi. Sifat ini umum di kalangan agama atau kelompok etnis. Islah, yang mewakili lengan politik MB Yaman, terlepas dari sifat positifnya pada tingkat pengaruh, daya tarik populer dan sensus anggotanya, Islah mengadopsi kebijakan menciptakan konflik terhadap semua orang yang berbeda dengannya, yang terkadang berujung pada pembunuhan dan penghilangan paksa. </div><div><br></div><div>Kader parpol ini diduga terlibat melakukan kejahatan terhadap lawan-lawannya, seperti yang terjadi pada perang sipil 1994, atau terhadap banyak tokoh yang secara politis dituduh melakukan penistaan, makar untuk membuka jalan bagi pembunuhan mereka, seperti yang dialami pemimpin Sosialis, Jarallah Omar, </div><div><br></div><div>Selain itu, Islah, terlepas dari kendalinya atas pengambilan keputusan di pemerintahan Hadi yang diakui secara internasional dan Tentara Nasional, menghadapi banyak tuduhan gagal mengelola file krisis Yaman di tingkat politik dan militer, serta permasalahan lainnya.</div><div><br></div><div>Islah juga mengalami kehilangan kepercayaan dari partai-partai lokal di provinsi yang berpartisipasi dalam Koalisi Arab Saudi, menyusul penarikan pasukannya berturut-turut dari garis depan dan menyerahkan beberapa wilayah yang dikuasainya kepada Houthi tanpa perlawanan, yang dikonfirmasi oleh sumber-sumber militer dalam rekaman dari Shabwa dan Marib.</div><div><br></div><div>Tampaknya jelas bahwa Riyadh masih berhati-hati berurusan dengan Islah untuk menjaga "otoritas yang lemah" lebih aman bagi KSA daripada yang dipengaruhi oleh partai yang merupakan pilar utama Ikhwanul Muslimin (MB) di Yaman. </div><div><br></div><div>Sebuah pernyataan, yang dikeluarkan oleh Dewan Cendekiawan Senior Saudi tahun lalu menganggap MB sebagai kelompok "teroris" yang tidak mewakili Islam dengan mengejar tujuan partisan untuk membangkitkan hasutan, kekerasan dan terorisme. </div><div><br></div><div>Islah juga berada di bawah pengaruh jaringan MB global yang memaksakan agenda yang bentrok, dalam banyak hal, dengan tujuan Koalisi Arab dan pasukan lokal yang memerangi Houthi.</div><div><br></div><div>Dalam hal ini, pengamat melihat bahwa Islah mempekerjakan partai politik, termasuk partai-partai yang kurang berpengaruh di panggung politik, untuk melayani kepentingan agenda kelompok di Yaman. </div><div><br></div><div>Sebuah aliansi, yang terdiri dari 16 partai politik, diumumkan di kota Seiyun, Hadramaut, pada April 2019 dengan tuduhan bahwa itu adalah bagian dari upaya untuk mengambil alhi otoritas dari tangan Houthi. Mohammad al-Yadoumi, Ketua Dewan Tertinggi Kongregasi Yaman untuk Reformasi mengumumkan 6 tujuan dari Aliansi Yaman ini. Namun, beberapa kekuatan politik menyatakan keraguan terhadapnya, mengatakan bahwa itu termasuk partai palsu yang bertujuan untuk mencapai tujuan politik yang mendukung partai tertentu dan melaksanakan agenda asing.</div><div><br></div><div>Dapat dikatakan bahwa rapuhnya kehadiran partai-partai politik tradisional dalam krisis Yaman terbaru memungkinkan perluasan kegiatan Islah di tingkat politik dan militer di lebih dari satu lokasi. </div><div><br></div><div>Pengaruh yang terakhir pada beberapa tokoh politik termasuk para pemimpin beberapa partai membuat mereka patuh pada Islah dan bersekutu dengannya, percaya bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk mencapai kepentingan mereka. Inilah salah satu masalah yang menghambat aksi politik dan memperpanjang krisis.</div><div><br></div><div>Apakah kekuatan politik kedaerahan solusinya?</div><div><br></div><div>Penurunan kepercayaan publik Yaman terhadap partai politik tradisional telah memungkinkan kekuatan kedaerahan di provinsi dan entitas politik yang muncul untuk memimpin adegan di tahun-tahun terakhir dan mendapatkan kepercayaan akar rumput. </div><div><br></div><div>STC berada di garis depan entitas tersebut, karena banyak anggota partai tersebut termasuk Kongres Rakyat Umum, Partai Sosialis bersama dengan "Hirak" Selatan berjanji setia padanya. </div><div><br></div><div>Seiring dengan basis popularitasnya yang tersebar luas di Yaman Selatan, STC adalah entitas yang didirikan terpisah dari mewakili Kiri atau Nasionalisme atau Islam Politik, tetapi untuk menjadi perwakilan dari isu politik selatan yang termarjinalkan. Ia mampu menegaskan kehadirannya sebagai kekuatan politik dan militer besar yang telah mengorganisir dirinya atas dasar itu secara internal dan eksternal. </div><div><br></div><div>Di sisi lain, munculnya formasi-formasi provinsi ini berlaku untuk Marib yang ingin diambil oleh Islah, mengesampingkan suku-suku lokalnya yang aktif yang telah terpinggirkan selama bertahun-tahun. </div><div><br></div><div>Hal yang sama berlaku untuk Tuhama dan Taiz atau bahkan Saada di mana Houthi mendukung slogan-slogan para pemimpinnya untuk menguasai ibu kota Yaman dan sebagian besar wilayah Utara.</div><div><br></div><div>Logikanya, masyarakat lokal dan entitas baru yang mewakili rakyatnya harus diprioritaskan untuk duduk di meja perundingan untuk menentukan kebutuhan dan tuntutan masyarakatnya, dan bukan partai politik yang terbukti rapuh. </div><div><br></div><div>Masalah mendasar yang muncul dari perang terakhir di Yaman terkait dengan demografi, baik antara Selatan dan Utara untuk pertimbangan hukum dan politik yang disebabkan oleh kegagalan proyek Unity, atau di Yaman Utara sendiri untuk pertimbangan terkait dengan pemerintahan otoriter selama periode sebelumnya, dan tidak adanya keadilan sosial. Artinya, solusi penyelesaian politik seharusnya fokus pada pembagian kewenangan dan kekayaan antar daerah, dan tidak didasarkan pada distribusi partisan. </div><div><br></div><div>Oleh karena itu, keterlibatan semua komunitas lokal yang relevan dengan semua perwakilan mereka, baik di Selatan atau Utara, sangat penting dalam membangun perdamaian, karena mengabaikan pihak-pihak tersebut menghasilkan konflik tanpa akhir, dan sejarah politik modern di Yaman adalah saksi mata akan hal itu. </div><div><br></div><div>Kemungkinan hal ini akan menyebabkan semakin merosotnya peran partai tradisional, digantikan oleh entitas politik provinsi yang baru muncul. </div><div><br></div><div>Read more at: https://south24.net/news/newse.php?nid=2265</div>

Masa Depan Partai Politik di Yaman

Admin 0 03:49

Partai-partai politik Yaman telah melewati tahapan sejarah yang sulit antara pasang surut, karena beberapa dari mereka naik ke garis depan, sementara yang lain kehilangan kilau di tengah-tengah peristiwa. Namun, krisis Yaman terbaru, yang… Read more »

Read more »

Yaman akan Hadiri Konferensi OKI Mendatang di Bandung

<div><span style="letter-spacing: 0.2px;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4g12VLTFj5jZe1DTh7ceHOn99QQ-CVH8HKtuF-NHBN_xzJru7af6R2RMtjbdgP4udshDz-GoNJpOQ5O5Qhm19Y9knicFOg0-Vxdu3FPLrNvVGxJQ6c-FEbwkSngwRN_ZE6WDLpFAmO7T2/s1600/1666344503968520-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4g12VLTFj5jZe1DTh7ceHOn99QQ-CVH8HKtuF-NHBN_xzJru7af6R2RMtjbdgP4udshDz-GoNJpOQ5O5Qhm19Y9knicFOg0-Vxdu3FPLrNvVGxJQ6c-FEbwkSngwRN_ZE6WDLpFAmO7T2/s1600/1666344503968520-0.png" width="400"> </a> </div>Kota Bandung akan menjadi tempat penyelenggaraan konferensi Internasional Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Acara yang melibatkan sedikitnya 15 delegasi dari berbagai negara itu akan digelar 24-26 Oktober 2022.</span><br></div><div><br></div><div>Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma'ruf Cahyono mengatakan, ada 50 negara anggota OKI yang diundang. Namun yang dipastikan hadir sekitar 15 negara.</div><div><br></div><div>Antara lain, Bahrain, Maroko, Iran, Yaman,  Malaysia, Saudi Arabia, Mesir, Pakistan dan lainnya.</div><div><br></div><div>"Ini berkembang terus masih dalam konfirmasi. Jadi, 15 negara nantinya akan bertambah," ujar Ma'ruf di acara Jabar Punya Informasi di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/10/2022). </div><div><br></div><div><b><u><a href="https://bandung.kompas.com/read/2022/10/21/151100578/konferensi-oki-digelar-di-bandung-24-26-oktober-2022-rekayasa-jalan">Baca selanjutnya</a></u></b></div>

Yaman akan Hadiri Konferensi OKI Mendatang di Bandung

Admin 0 02:28

Kota Bandung akan menjadi tempat penyelenggaraan konferensi Internasional Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Acara yang melibatkan sedikitnya 15 delegasi dari berbagai negara itu akan digelar 24-26 Oktober 2022.Sekretaris Jenderal MPR RI,… Read more »

Read more »

Irak Punya Presiden Baru, Persamaan dan Perbedaan dengan Politik Yaman

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCNbrKcg39riwtH8hbp1s0dw1mpWEUKoPPo5XhyphenhyphenB1cTkQUw6eSjCaBhH9-RQKjYjigdiDCafv5GvRGm5vtwUvJC_Nf9V80uzBCiFafWta_AOHdBvjEbA3b02kM9YAAwubbZ3DOBIRAGy-z/s1600/1666020993986197-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCNbrKcg39riwtH8hbp1s0dw1mpWEUKoPPo5XhyphenhyphenB1cTkQUw6eSjCaBhH9-RQKjYjigdiDCafv5GvRGm5vtwUvJC_Nf9V80uzBCiFafWta_AOHdBvjEbA3b02kM9YAAwubbZ3DOBIRAGy-z/s1600/1666020993986197-0.png" width="400"> </a> </div>Irak kini mempunyai presiden baru bernama Abdul Latif Rashid yang akan mempunyai peran penting memilih calon PM.<div><br></div><div>Dalam politik Irak yag tak tertulis, jabatan presiden dipegang seorang Kurdi, PM seorang Syiah dan Ketua Parlemen seorang ahlu sunnah atau Sunni.</div><div><br></div><div>Pembagian sektarian ini terjadi usai kudeta Presiden Saddam Hussein oleh invasi AS di 2003 lalu.</div><div><br></div><div>Jika dilihat dari sensus, kelompok Sunni lebih besar dan menjadi mayoritas di Irak. Namun Sunni kembali dibagi antara Arab dan Kurdi sehingga Syiah lebih besar jumlahnya ketimbang Arab Sunni.</div><div><br></div><div>Komposisi yang sama juga terjadi di Yaman. Dimana kelompok Syiah Zaidiyah hanya sekitar 30 persen dari total penduduknya. Namun sejak tahun 90-an, Syiah Zaidiyah selalu menjadi presiden karena tradisi dari era Yaman utara dan Kerajaan sebelumnya.</div><div><br></div><div>Di Sanaa yang menjadi ibukota Yaman Utara, Syiah menjadi mayoritas. Namun saat kedua Yaman bersatu, Sunni menjadi mayoritas tapi presiden tetap Syiah.</div><div><br></div><div>Saat seorang Sunni menjadi presiden yang dipegang Mansour Hadi, kelompok Houthi melakukan pemberontakan dan menguasai Sanaa.</div><div><br></div><div>Akhirnya Hadi melarikan diri ke Aden dan mendirikan pemerintahan di sana. Sementara itu Houthi mendirikan pemerintahan sendiri di Sanaa.</div><div><br></div><div>Dulunya, saat Saddam Hussein digulingkan AS dkk, beberapa lingkaran Saddam bergerak di bawah tanah melakukan perlawanan, khususnya eks penghuni kamp Bucca dan lainnya.</div><div><br></div><div>Mereka bahkan menguasai struktur Alqaeda yang saat itu juga ada. </div><div><br></div><div>Usai momen revolusi musim semi Arab 2011, para pendukung Saddam itu berhasil mengkudeta Al Qaeda dan mendirikan ISIS yang kekuasaannya meliputi hampir setengah Irak dan Suriah.</div><div><br></div><div>Hampir saja ISIS diakui sebagai sebuah negara oleh beberapa analisis politik dari AS, namun segera dilawan oleh Irak dan Suriah serta koalisi setelah menjadi ancaman global.</div><div><br></div><div>Di atas kertas, kekuatan Houthi pasca menguasai Sanaa dan cadangan alutsista Yaman, sebenarnya lebih kuat dari ISIS yang persenjataannya hanya hasil rampasan.</div><div><br></div><div>Namun meski bersuara lantang lawan AS dan Israel, kekuatan Houthi dianggap tidak menjadi ancaman global.</div><div><br></div><div>Berbeda dengan ISIS, di mana retorikanya bisa dijadikan oleh 'lembaga intelijen' di berbagai dunia sebagai obyek eksploitasi polugri.</div><div><br></div><div>Misalnya, ISIS yang sebelumnya hanya bancakan kebijakan AS ke eks pemghuni kamp Bucca, kemudian bisa diambil aloh oleh intelijen Suriah untuk melawan oposisi.</div><div><br></div><div>Di India, ISIS juga dijadikan bancakan oleh kelompok radikal Hindu untuk membantai dan menekan orang Islam. </div><div><br></div><div>Karena ISIS bisa menjadi bola liar yang bisa dieksploitasi oleh berbagai pihak, AS dkk kemudian melakukan perang yang bersifat 'containtment' untuk melumpuhkan ISIS.</div><div><br></div><div>Selain kesamaan di atas, politik Irak dan Yaman telihat berakhir dengan kondisi politik yang berbeda.</div><div><br></div><div>Bisa di Irak, lahirnya ISIS hanya untuk kemudian memperkuat posisi kelompok Syiah di pemerintahan, maka di Yaman, lahirnya Houthi menjadikan Yaman kini mempunyai dua pemerintahan.</div><div><br></div><div>Namun, jika saja ISIS dibiarkan oleh AS dkk eksis, maka bisa saja posisi akan seperti Houthi mendirikan pemerintahan tandingan di Irak sebagaimana dulu dalam salah satu tahapnya ISIS masih ISI atau Islamic State of Iraq yang hanya khusus beroperasi di Irak.</div><div><br></div><div><b><u><a href="https://dunia.tempo.co/read/1645209/mengenal-abdul-latif-rashid-presiden-baru-irak">Baca selanjutnya</a></u></b></div><div><br></div>

Irak Punya Presiden Baru, Persamaan dan Perbedaan dengan Politik Yaman

Admin 0 08:36

Irak kini mempunyai presiden baru bernama Abdul Latif Rashid yang akan mempunyai peran penting memilih calon PM.Dalam politik Irak yag tak tertulis, jabatan presiden dipegang seorang Kurdi, PM seorang Syiah dan Ketua Parlemen seorang ahlu… Read more »

Read more »